Home Nasional
Category:

Nasional

Nasional

PKS Siap Berapa pun Presentase Presidential Threshold di RUU Pemilu

by admin

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak mempermasalahkan isu presidential threshold yang belakangan ini menjadi pembicaraan alot di RUU Pemilu.

“Secara prinsip PKS siap. Mau presidential threshold 20 persen siap, 0 persen siap, 4 persen siap. Kami siap saja,” kata Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2017).

Menurutnya, jumlah tersebut bukan menjadi fokus utama yang dipermasalahkan PKS. Baik usulan pemerintah, maupun fraksi-fraksi lainnya, PKS tetap mendukung.

Justru sebaliknya, dengan waktu pemilu serentak yang semakin dekat ini, pemerintah bersama legislatif sudah seharusnya merampungkan RUU Pemilu dengan mengeyampingkan ego masing-masing.

Ia pun berharap, pembahasan yang sebelumnya ditargetkan rampung April 2017 kemarin ini tak kembali molor.

“Kalau ternyata tidak bisa dihadirkan kesepahaman dan voting, akan jadi hal biasa saja dan itu bakal jadi solusi yang akan menghadirkan undang-undang yang juga tetap baik. Mudah-mudahan tidak molor lagi,” tandasnya.

 

Sumber : Kriminalitas.Com/16 Juni 2017/Dinda Chairina and Diki Trianto

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nasional

PKS: Jangan Sampai Pemerintah Dituduh Hambat Revisi UU Pemilu

by admin

Anggota Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyesalkan adanya wacana penarikan diri Pemerintah dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Jika langkah itu dilakukan akan membuat wajah Pemerintah terlihat tak konsisten.

“Saya menyesalkan adanya wacana untuk menarik diri itu, itu pasti akan kontra produktif dan justru akan menampilkan posisi Pemerintah yang tidak bagus di masyarakat,” kata Hidayat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).

Menurutnya, selama ini masyarakat memandang DPR sebagai pihak yang menghambat. Namun dalam hal ini, Pemerintah sebagai pihak yang mengajukan revisi UU ini justru malah menghambat proses tersebut. Apalagi waktu Pileg dan Pilpres 2019 semakin dekat.

Adanya keputusan MK tentang Pilkada serentak membuat pelaksanaan Pileg dan Pilpres dilakukan dalam satu waktu bersamaan. Sehingga aturan terhadap pelaksanaan pemilu raya tersebut harus segera mungkin dirampungkan.

“Aturan Pileg dan Pilpres 2014 pasti berbeda dengan tahun 2019 nanti. Kalau Pemerintah menarik diri akan muncul kekosongan hukum, mau pakai apa pemilu 2019 yang serentak itu dengan waktu yang sangat mepet?” ucapnya.

Apalagi KPU mendesak revisi UU Pemilu segera disahkan. Sebagai pihak penyelenggara pemilu, KPU sangat membutuhkan aturan dan payung hukum baru untuk melakukan berbagai persiapan.

“Jadi jangan sampai Pemerintah dituduh menjadi penghambat pembahasan revisi UU Pemilu. Yang dinilai komitmen untuk menyukseskan itu menurut saya Pemerintah itu melanjutkan DPR,” lanjut dia.

Menurut Hidayat pemerintah tidak perlu khawatir revisi UU ini tak selesai. Sebab, lobi tingkat petinggi partai sudah dilakukan untuk mengurai deadlock pembahasan 5 isu krusial revisi UU Pemilu. Bila pada batas waktu tertentu tak juga kunjung mencapai kesepakatan, maka jalur voting dianggap sebagai jalan keluar penyelesaiannya.

“Saya kira itu wajar dan bukan kali pertama dilakukan. Tapi saya berharap ini tidak sampai voting, di hari-hari terakhir Ramadan ini Pemerintah dan komisi 2 dan parpol bisa memikirkan jalan tengah untuk kebaikan Indonesia dengan pemilu serentak ya,” ucapnya.

Sumber : Merdeka.Com/16 Juni 2017/Anisyah Al Faqir

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nasional

Pemerintah Kontra Produktif Jika Ngotot Presidential Treshold 20%

by admin

Wacana pemerintah menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu lantaran tidak ingin Presidential Treshold (PT) di bawah 20% dinilai kontra produktif.

“Saya menyesalkan adanya wacana untuk menarik diri, itu pasti akan kontra produktif dan justru akan menampilkan posisi pemerintah yang tidak bagus di masyarakat yang menginginkan RUU tentang pemilu itu segera diselesaikan,” tegas Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6).

PT adalah syarat minimal parpol atau gabungan parpol untuk bisa mengusulkan capres-cawapres. Ketentuan sebelumnya, parpol atau gabungan parpol harus mempunyai kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR, atau 25% dari suara sah nasional.

Menurut HNW, sikap pemerintah ini akan berimbas pada jalannya Pileg dan Pilpres yang sudah di depan mata.

“Kalau pemerintah menarik diri akan muncul kekosongan hukum, mau pakai apa pemilu 2019, yang serentak itu dengan waktu yang sangat mepet? Selama ini DPR yang selalu dituduh menghambat, ketika pemerintah sikapnya seperti ini itu justru mewujudkan bahwa bukan DPR yang menghambat,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ada beberapa pertimbangan yang disampaikan pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kenapa tetap bertahan pada PT di 20%. Pertama, jumlah PT sama dengan pengaturan dalam UU lama, UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang prinsipnya sama dengan aturan atau uji materi yang pernah diajukan ke MK tidak membatalkan pasal tentang presidential treshold.

Kedua, PT mendorong peningkatan kualitas capres dan cawapres.

Ketiga, PT memastikan bahwa presiden atau wapres yang terpilih telah memiliki dukungan minuman parpol atau gabungan di parlemen, sehingga presidential treshold memperkuat sistem pemerintahan presidensil.

“Pemerintah memahami karena ini menyangkut strategi partai, menyangkut keberadaan parpol, menyangkut nasib parpol, menyangkut penambahan kursi dan sebagainya di pileg dan pilpres,” ujar Tjahjo, Rabu, (14/6).

Sumber : GatraNews/16 Juni 2017/Wem Fernandez

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nasional

HNW Minta Polisi dan Novel Tak Main-main Soal Kasus Penyiraman Air Keras

by admin

hnwWakil Ketua MPR, Hidayat Nurwahid, meminta Kepolisian dan Novel Baswedan tak main-main dan segera selesaikan kasus dugan penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Apalagi ada sinyalemen belakangan bahwa penyiraman air keras ke Novel melibatkan jenderal polisi.

Bagi Hidayat, Novel Baswedan sendiri jangan main-main. Bila memang ada informasi bahwa jenderal polisi terlibat, sebaiknya disampaikan langsung ke penyidik Kepolisian.

Kata Hidayat, saat ini adalah masa Ramadan. Sehingga bila Novel hendak memberi informasi soal penyiram dirinya, harus berdasarkan bukti. Jangan sampai justru membuat pernyataan yang bisa melebarkan masalah, dan belum tentu ada buktinya.

Untuk diketahui, pengakuan Novel soal penyiram dirinya terkait seorang jenderal, disampaikan ke sebuah media massa asing.

“Jadi yang disampaikan Novel diteruskan oleh polisi. Kalau ada jenderal polisi yang terlibat, sebut namanya itu dan buktikan. Supaya semuanya clear, tidak menggantung dan jadi polemik,” kata Hidayat, Jumat (16/6).

Hidayat juga menyesalkan pengakuan Novel justru disampaikan ke media asing. Seharusnya, sebagai orang di bidang hukum, Novel tahu bahwa segala hal yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan, fokus saja ke ranah penegakan hukum.

“Kenapa waktu itu enggak disebut (Novel saat di Polisi)? Kan bisa digelarperkarakan, betul tidak nama (jenderal) itu terlibat atau tidak terlibat?” katanya.

Dilanjutkannya, sebaiknya Novel dan Kepolisian bisa bekerja sama. Sehingga nama jenderal dimaksud bisa diselidiki dan dibuktikan bersama.

Pada kesempatan itu, dia juga meminta Kepolisian RI agar tidak main-main dan segera menangkap pelaku penyiraman air keras kepada Novel.

“Kita semua menyesalkan kenapa kasus ini tak selesai . Kalau polisi bisa tangkap teroris di kampung-kampung sana, masa yang di Jakarta di tengah banyak orang melihat. Kan ini kejadiannya bukan di jalan tapi di lingkungan masjid, banyak orang yang melihat. Tapi kok belum selesai?” kata Hidayat Nurwahid.

Lagipula, selesai tidaknya kasus Novel akan mempengaruhi kepercayaan publik dan komitmen polisi dalam memberantas korupsi.

“Karen ini akan muncul tafsir ini tekait dengan kasus yang ditangani Novel,” imbuhnya.‎

Sumber : BeritaSatu/16 Juni 2017/Markus Junianto Sihaloho

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nasional

HNW: Rakyat Bisa Cegah Korupsi

by admin

hnwWakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan rakyat dapat mencegah praktik korupsi secara aktif dengan cara memilih pemimpin yang amanah dan berintegritas tinggi.

“Dalam konstitusi Indonesia mengamanahkan kedaulatan Indonesia berada di tangan rakyat. Karena itu, rakyat Indonesia dapat menjadi bagian dari pemutus lingkaran praktik korupsi,” kata Hidayat Nur Wahid pada forum Konvensi Antikorupsi II dan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan tema “Integritas dan Produktivitas Kaum Muda untuk Keadilan Sosial\” di Auditorium Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jakarta, Sabtu (10/6).

Diskusi tersebut, juga menghadirkan pembicara lainnya yakni Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mustafa Kamal, serta Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurut Hidayat Nur Wahid, dalam konteks sosialisasi Empat Pilar MPR RI, UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanahkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, sehingga rakyat yang berdaulat sepatutnya dapat menjadi bagian dari arus utama anti-korupsi, jika rakyat menyadari kedaulatannya.

“Rakyat yang berdaulat, sepatutnya dapat melakukan koreksi dengan memilih pemimpin amanah dan berintegritas tinggi, baik di tingkat pusat dan daerah, yakni pemimpin yang komit untuk membangun bangsa dan negara bukan memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri,” katanya.

Menurut HNW, memilih pemimpin yang amanah dan berintegritas tinggi melalui pilkada yang transparan, jujur, dan berkualitas. Ia mencontohkan, pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Gunung Kidul DI Yogyakarta serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Di Gunung Kidul terpilih tokoh Muhammadiyah yang miskin menjadi kepala daerah, kemudian di DKI Jakarta terpilih pemimpin yang sederhana. “Padahal, pada dua pilkada tersebut diwarnai praktik politik uang,” katanya.

Menurut dia, rakyat sepatutnya dapat menjadi bagian dari pemutus lingkaran praktik korupsi. Kalau praktik korupsi itu terkait dengan kekuasaan, kata dia, maka ternyata kekuasaan itu dapat dikoreksi. Pada kesempatan tersebut, Hidayat juga memuji program Pemuda Muhammadiyah yakni Madrasah Anti Korupsi.

Jika masyarakat teredukasi untuk tidak korupsi dan berpihak pada mereka yang anti-korupsi, kata dia, maka rakyat tidak mungkin memilih pemimpin yang korup. “Fatsun politik mengatakan Anda siapa maka itulah yang menjadi pemimpin Anda. Kalau Anda antikorupsi, kalau mayoritas rakyat Indonesia antikorupsi, maka Anda dan rakyat Indonesia akan memilih pemimpin yang anti korupsi,” katanya.

Sumber : Republika/11 Juni 2017/Ani Nursalikah

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nasional

Pemilihan Rektor Via Presiden Buat Demokrasi Jadi Tak Dewasa

by admin

Berbagai respons penolakan muncul di tengah isu pelibatan presiden dalam pemilihan rektor perguruan tinggi. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid menilai upaya masuknya Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT) dan dilibatkannya presiden dalam pemilihan rektor membuat demokrasi Indonesia menjadi semakin tidak dewasa.

“Seharusnya penyelesaiannya bukan dengan pendekatan represi, tetapi melalui pendekatan dialog, pendekatan intelektual,” ujar Hidayat usai mengisi Tabligh Akbar di Masjid Al-Jamiah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Sabtu (3/6) lalu.

Menurut Hidayat dengan memunculkan isu tersebut, Hidayat khawatir akan memunculkan persepsi publik yang negatif. “Saya khawatir publik akan mengatakan ininggak ada urusannya dengan masalah radikalisme dan pemberantasan terorisme, tapi ini lebih kepada pendekatan politik menuju 2019 supaya kemudian menjadi organ untuk memenangkan pak presiden,” kata dia.

Hidayat berharap Presiden Joko Widodo menolak jika tugas beliau harus ditambahkan dengan ikut campur dalam pemilihan rektor. “Tugas beliau sekarang udah amat banyak  untuk menyelesaikan begitu banyak masalah, ini belum selesai. Ditambah lagi ngurusi pemilihan rektor,” kata pria yang juga mantan Dosen UIN 1993 – 2003 itu.

Sumber : Republika/ 5 Juni 2017/Febrianto A. Saputro

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nasional

Hidayat Nur Wahid Sebut Persekusi Muncul Akibat Penegak Hukum Tak Adil

by admin

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menilai munculnya tindakan persekusi atau perburuan manusia untuk dihakimi secara semena-mena akibat adanya ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum yang dianggap tidak adil.

“Persekusi tidak berdiri sendiri. Ada ketidakpercayaaan publik terhadap penegakan hukum sehingga melakukan main hakim sendiri,” ucap Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2017).

Hidayat mengungkapkan, munculnya persekusi ini akibat polisi dianggap tebang pilih dalam menangani kasus, terutama kasus ujaran kebencian (hate speech), fitnah, ataupun tindakan pencemaran nama baik terhadap ulama-ulama yang tak pernah diusut.

Hidayat merasa kepolisian selama ini selalu cepat dalam mengusut kasus-kasus yang menyeret ulama-ulama, seperti Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Ia pun meminta kepolisian dan aparat penegak hukum lainnnya adil dalam menegakkan hukum.

“Saya menolak persekusi. Saya menolak main hakim sendiri. Tapi, ibarat asap ada apinya diselesaikan,” pungkasnya.

 

Sumber : OkeZone/5 Juni 2017/Bayu Septianto

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nasional

HNW: Jangan Hanya Keasyikan dengan Isu Radikalisme

by admin

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan bahwa segala hal yang melanggar Pancasila maupun Undang-undang Dasar (UUD) NKRI 1945 memang harus dikoreksi. Namun menurutnya permasalahan di negeri ini tidak hanya isu radikalisme.

Hal itu disampaikan Hidayat usai acara Tabligh Akbar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Sabtu (3/6) lalu. “Yang ada di kampus tidak hanya radikalisme, bisa saja terjadi liberalisme, atheisme, komunisme, bahkan separatisme. Tapi kalau kemudian hanya keasyikan dengan isu radikalisme, sementara isu atheisme, dan liberalisme dibiarkan, ya akan semakin menyeruak itu perilaku-perilaku yang menghadirkan indonesia yang tidak pancasilais,” kata pria yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hidayat mempertanyakan di mana letak NKRI dan Persatuan Indonesia jika hanya mendengar radikalisme tetapi separatisme dibiarkan. “lebih bijak kalau presiden fokus menyelesaikan beragam permasalahan dan termasuk janji-janji politik beliau waktu jadi capres dulu,” ujarnya.

Menanggapi isu pemberantasan terorisme yang masuk kampus, Hidayat menganggap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak perlu masuk kampus. “Karena ini dunia intelektual, maka penyelesaiannya juga harus dengan cara-cara intelektual jangan dengan cara-cara represi,” katanya.

Hidayat menilai permasalahan di Indonesia tidak hanya menyangkut soal radikalisme, masih banyak beberapa permasalahan yang juga harus dengan segera diselesaikan. “Permasalahan di Indonesia tidak hanya radikalisme, tapi ada atheisme, penegakan masalah hukum dan liberalisme yang sangat akut, termasuk separatisme yang juga harus menjadi perhatian serius bagi para penegak hukum kita,” kata Hidayat Nur Wahid.

 

Sumber : Republika/5 Juni 2017/Febrianto Adi Saputro

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nasional

PKS Istiqomah Tak Kirim Wakil di Pansus Angket KPK

by admin

hnwPartai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tetap istiqomah memutuskan tidak mengirimkan wakil dalam Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, PKS sejak awal mempermasalahkan proses pengambilan keputusan terkait pembentukan angket KPK.  “Kami menolak pelemahan KPK melalui hak angket, PKS istiqomah tidak mengirimkan anggotanya, tapi PKS tetap mengkritisi KPK,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Meskipun Pimpinan DPR terdapat rencana pemilihan Ketua Angket KPK, Hidayat mengatakan pihaknya tidak akan mengawal pansus tersebut. Sebab, sejak awal tidak setuju dengan pembentukan angket KPK.  “Kami tegaskan kami tidak bertanggunggjawab atas pengambilan keputusan yang bermasalah itu, kami tidak bertanggungjawab dengan selanjutnya, kami sudah sampaikan ke publik. Kami tidak mengawal-ngawal,” kata Wakil Ketua MPR itu.

Selain itu, Hidayat juga mengkritisi kinerja KPK. Ia meminta lembaga anti rasuah tersebut melakukan kinerjanya berdasarkan bukti dan fakta. Tidak bekerja berdasarkan pesanan atau tekanan politik. Hidayat menuturkan publik mempertanyakan keberanian dan profesionalitas KPK.

Publik, kata Hidayat, memgetahui KPK belum menangani sejumlah kasus besar seperti pembelian lahan oleh Pemprov DKI di Cengkareng serta kasus RS Sumber Waras.
“Pembelian aset tanah di Cengkareng nilainya bukan hanya Rp600 juta tapi lebih Rp600 miliar KPK jangan jadi sebagai alat membungkam orang yang kritis kepada pemerintah,” kata Hidayat.

Sumber : TribunNews/5 Juni 2017/Ferdinand Waskita

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nasional

Hidayat Nur Wahid Nilai RI Butuh Sosok yang Berilmu dan Beriman

by admin

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menginginkan seseorang yang menguasai ilmu-ilmu umum seperti teknik, ilmu alam, ilmu ekonomi, kedokteran, dan lain sebagainya juga mampu menguasai ilmu agama. Karena itu mereka kelak bisa menjawab tantangan yang semakin luas.

“Kalau ia seorang dokter, ia juga sosok yang mampu menguasai agama,” ucap Hidayat, dalam keterangan tertulis, Senin (5/6/2017).  Hidayat mengatakan itu saat menerima Delegasi Pembangunan Rumah Sakit dan Lembaga Pendidikan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Bagi Hidayat memadukan ilmu agama dan umum itu sangat penting. Dia menyebut Pondok Pesantren Modern Darrusalam Gontor sebagai sebuah pesantren yang memadukan antara ilmu umum dan ilmu agama.

Ia mencontohkan beberapa alumni Gontor mampu menjadi pemimpin organisasi Islam maupun masuk dalam pemerintahan. “Merujuk pada alumni Gontor merupakan figur-figur yang mampu memadukan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sehingga mempunyai karakter yang kuat dan bisa diterima semua golongan,” ujar alumni Gontor itu. Figur-figur itu disebut bukan figur dadakan namun merupakan figur yang ditempa pendidikan yang keras dan berkualitas. “Di Gontor, ilmu agama seratus persen, ilmu umum juga seratus persen,” katanya.

Dalam soal memadukan antara ilmu agama dan umum, Hidayat tidak hanya mencontohkan Gontor namun juga mencontohkan MAN Insan Cendekia. Sekolah yang modelnya diasramakan itu didirikan oleh BJ Habibie.  “Dari sinilah maka lahir generasi yang berkualitas,” ujar Hidayat. Disebutkan, saat ini banyak orangtua yang sukses dan kaya menyekolahkan anaknya di pesantren-pesantren. Dari sinilah maka pendidikan pesantren tidak pernah gulung tikar.

Sumber : Detik.Com/5 Juni 2017/Niken Widya Yunita

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nasional

Aleg PKS Apresiasi Kemenag yang Tetapkan 1 Ramadhan 1438 H pada 27 Mei 2017

by admin

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengapresiasi Kementerian Agama yang telah menetapkan 1 Ramadhan 1438 Hijriah jatuh pada 27 Mei 2017. Penetapan ini sekaligus menandai awal puasa yang berlangsung serentak. Sebelumnya, PP Muhammdiyah telah lebih dulu menetapkan 1 Ramadhan pada 27 Mei 2017. “Kami apresiasi Kemenag untuk menyatukan umat Islam,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, di Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Ia mengimbau masyarakat menjaga situasi selama Ramadhan agar kondusif. dan kesantunan di bulan suci Ramadhan 1438 H atau tahun 2017 ini. “Selamat bagi yang menjalankan puasa. Mari kita jaga situasi yang kondusif dan santun,” kata Iskan di Kementerian Agama RI, Jakarta, Jumat (26/5/2017). Iskan pun tak lupa memberikan apresiasi kepada Kemenag RI yang telah berupaya menyatukan umat Islam di Indonesia, dengan menetapkan awal bulan puasa secara serentak.

Sementara itu, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin berharap, Ramadhan pada tahun ini bisa mengembalikan kesucian umat Islam yang menjalankannya. “Semoga kita penuh sebulan menjalani Ramadhan ini. Sehingga bisa kembali kepada kefitrian. Betul-betul kembali suci. Kembali ke jati diri kemanusiaan kita,” ujar Lukman. Pemerintah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1438 Hijriah jatuh pada Sabtu (27/5/2017). Penetapan ini berdasarkan sidang isbat Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (26/5/2017). Dengan demikian, umat Islam di Indonesia akan memulai ibadah puasa mulai Sabtu besok.

Sumber : Kompas/26 Mei 2017/Moh. Nadlir

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nasional

PKS Mengutuk Teror Bom Kampung Melayu, Menodai Kesucian Ramadhan

by admin

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jazuli Juwaini mengutuk aksi teror bom bunuh diri yang terjadi di Kampung Melayu, Jakarta Timur. “Kita semua mengutuk aksi teror ini, Indonesia berduka,” ujar Jazuli secara tertulis pada Kamis, 25 Mei 2017.

Teror di Halte Busway Kampung Melayu itu menewaskan tiga personel polisi dan dua orang diduga sebagai pelaku bom bunuh diri. Selain itu, dilaporkan ada 10 orang lain yang mengalami luka-luka dan masih dirawar di rumah sakit.

Bagi Jazuli, teror ini adalah duka yang mendalam baginya. Apalagi tiga personel polisi gugur karena terkena serpihan bom panci. “Kita serahkan kepada kepolisian agar mengusut tuntas pelaku dan aktor-aktornya.”

Kata dia, aksi teror tersebut dilakukan beberapa hari sebelum puasa. Bagi dia, ini jelas menodai kesucian dan ketenangan Ramadan tahun ini. Apalagi teror dilakukan tepat saat warga Jakarta menggelar pawai menyambut bulan Ramadan.

“Indonesia tidak boleh dan tidak pernah kalah melawan terorisme,” ucap dia. Dia mengajak masyarakat tetap waspada karena target teror kali ini adalah tempat-tempat keramaian, khususnya polisi.

Dia berharap agar intelijen negara meningkatkan pengawasan dan mendeteksi aksk teroris. Jazuli ingin agar sistem deteksi terorisme makin diperketat. Pihaknya juga menyerahkan kasus ini ke kepolisian.

Sebelumnya, Pengamat Timur Tengah dan Islam dari Universitas Indonesia (UI), Yon Machmudi, mengatakan sikap umat Islam harus satu dalam menghadapi terorisme di Indonesia, yakni mengecam dan tidak memberikan ruang sekecil apa pun terhadap justifikasi tindakan teror. Menurut dia, target terorisme adalah memecah belah bangsa Indonesia.

Bom Kampung Melayu atau bom bunuh diri ini menewaskan tiga personel polisi dan dua orang diduga pelaku. Selain itu juga ada sejumlah orang mengalami luka-luka. Aksi teror itu dilakukan saat ada pawai menyambut Ramadhan di Jakarta.

Sumber : Tempo/25 Mei 2017/Avit Hidayat

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nasional

HNW : Bangun Semangat Kebangkitan Nasional dari Pendidikan

by admin

hnwWakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menilai membangun semangat kebangkitan nasional saat ini dimulai dari kepedulian terhadap dunia pendidikan guna menciptakan sumber daya manusia berkualitas.

“Penciptaan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas ini harus diimbangi dengan upaya membangun ekonomi bangsa yang mandiri,” kata Hidayat Nur Wahid ketika menjadi pembicara utama pada seminar nasional “Pendidikan Pilar Kekuatan Bangsa” dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5).

Menurut pria yang akrab disapa HNW, membangun kebangkitan bangsa harus dilakukan bersama oleh seluruh elemen bangsa dengan komitmen nasionalisme.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menceritakan, sejarah Kebangkitan Nasional Indonesia dimulai dari lahirnya Gerakan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 ketika seorang mahasiswa Stovia Jakarta menyadari pentingnya kualitas sumber daya manusia.

“Kesadaran ini yang kemudian semangat perjuangan bangsa Indonesia, dari perjuangan fisik menjadi perjuangan melalui jalur pendidikan dan intelektual,” katanya.

HNW menambahkan, sebelumnya kebangkitan nasional melalui jalur pendidikan telah dirintis oleh organisasi Jamiatul Khair pada 1901 dan melalui kebangkitan ekonomi dengan didirikannya Serikat Dagang Islam (SDI) oleh H Samanhudi pada 1904.

Menurutnya, kebangkitan nasional Indonesia merupakan kontribusi berkelanjutan mulai dari tahun 1908, kemudian Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, serta Pancasila dan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945.

“Kebangkitan nasional Indonesia adalah semangat kebersamaan, yang menghasilkan kesepakatan Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945. Kebersamaan ini perlu sampai saat ini dan kesempatan mendatang,” jelasnya.

HNW juga menjelaskan, kaum terdidik dan terpelajar berperan penting dalam membangun kebangkitan nasional, seperti Bung Karno, Muhammad Natsir, serta anggota BPUPKI yang telah menyepakati Pancasila dan UUD 1945.

“Saat ini, peran kaum terdidik, terpelajar, dan masyarakat kampus, perlu dimunculkan kembali seperti pada masa lalu. Kita perlu menghadirkan kembali kaum terdidik, terpelajar, dan masyarakat kampus, untuk kebangkitan kembali Indonesia,” ujarnya.

Hidayat menegaskan, menghadirkan kaum terdidik dan terpelajar bukan perkara mudah, karena perlu keterlibatan negara. Ia mencontohkan dalam kepentingan pendidikan, pasal 31 ayat 4 yang menyebutkan, negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen dana APBN dan APBD, untuk pendidikan nasional.

Sumber : Republika/20 Mei 2017/Bayu Hermawan

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nasional

Hidayat Nur Wahid: Generasi Muda Wajib Berpolitik

by admin

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Hidayat juga mengajak kaum terdidik atau para pemuda, untuk berkiprah dalam politik. Menurutnya, politik tidak kotor.

“Politik itu tidak kotor. Yang mengotori politik adalah sosok yang memiliki niatan buruk terjun ke dunia politik,” ujar Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/5/2017).

Hidayat mengatakan itu dalam seminar nasional bertema ‘Boleh gak sih berpolitik’, yang diselenggarakan BEM Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta, di aula Uhamka, Jaksel, Sabtu (20/5).

Menurut Hidayat, politik merupakan pintu masuk untuk berkiprah di pemerintahan dan menjadi pejabat publik serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyejahterakan rakyat dengan prinsip keadilan.

Dengan berpolitik diharapkan para pemuda bisa memberikan sumbangsihnya untuk bangsa. Praktik politik itu pun bisa dilakukan di berbagai tempat, seperti jalur kampus.

“Intinya generasi muda berpolitik itu wajib. Atau bisa juga berpolitik di jalanan mengungkapkan ekspresi terkait dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat atau berpolitik di jalur formal di parlemen baik daerah dan pusat,” ujarnya.

Apalagi Hidayat menilai para pemuda seharusnya bangkit dan mengkoreksi kesalahpahaman soal politik. Dia mengatakan, pemikiran mengenai politik kotor akan selamanya membuat pemuda tidak akan berpolitik dan politik kotor itu akan terus memproduksi produk-produk kotor.

“Maka siap-siaplah bangsa ini akan terus terjadi korupsi, penyelewengan amanah jabatan, kerusakan lingkungan, dekadensi moral dan lainnya. Apakah kita terima itu, ya pasti tidak,” imbuhnya.

Dia mendorong pemuda membalikkan keadaan dengan menjadikan politik itu bersih. Hal ini akan membuat produk politik yang dihasilkan bersih pula. Salah satu caranya melalui agama.

“Agama akan membersihkan kekotoran politik. Jika itu terjadi maka politik akan bersih dan akan melahirkan produk politik yang bersih. Ingat bangsa ini merdeka karena kebersihan dan ketulusan para pejuangnya,” kata politisi PKS ini.

Serukan Kebersamaan

Hidayat mengingatkan pentingnya persatuan seluruh elemen bangsa dalam peringatan hari Kebangkitan Nasional. Menurutnya kebangkitan nasional lahir dari kebersamaan.

“Kebangkitan nasional Indonesia adalah kebersamaan. Kebersamaan yang menghasilkan kesepakatan Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945. Kebersamaan ini perlu diapresiasi,” ujarnya dalam seminar bertemakan ‘Pendidikan Pilar Kekuatan Bangsa’ di Kampus Bina Sarana Informatika (BSI) Kalimalang, Jakarta Timur, Sabtu (20/5/2017).

Hidayat mengatakan, kebangkitan nasional tak lepas dari peran kaum terdidik. “Kita perlu menghadirkan kembali kaum terdidik, terpelajar, dan masyarakat kampus untuk kebangkitan kembali Indonesia,” kata Hidayat.

Namun Hidayat mengakui menghadirkan kaum terdidik dan terpelajar bukan perkara mudah. Menurutnya negara perlu dilibatkan.

“Contohnya dalam kepentingan pendidikan, pasal 31 ayat 4 yang menyebutkan negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan nasional,” imbuhnya.

Kemudian Indonesia juga memerlukan pendidikan yang memperkuat sila pertama Pancasila. Dengan begitu, manusia Indonesia bisa unggul sekaligus memiliki moralitas yang tinggi sehingga memberi harapan yang lebih baik.

 

Sumber : DetikNews/20 Mei 2017/Mustiana Lestari

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nasional

HNW: Aturan Pakaian di BIN Jangan Kesankan Anti Kelompok Tertentu

by admin

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid ikut berkomentar terkait adanya aturan selebaran terkait berpakaian yang dikeluarkan oleh Badan Intelejen Negara (BIN). Aturan itu melarang seluruh pegawai untuk tidak berjenggot, rambut panjang, dan bercelana cingkrang.

Menurut Hidayat, aturan untuk internal ini, bila hanya sebatas menyeragamkan sebenarnya sah-sah saja. Selama tidak menyalahi aturan yang lebih atas, yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Hidayat, akan menjadi pertanyaan publik apabila aturan itu melanggar UUD 45, atau prinsip keyakinan tertentu. “Jadi menggambarkan kesan BIN anti terhadap kelompok tertentu,” kata Hidayat kepada wartawan di komplek Parlemen Senayan, Kamis (18/5).

Jangan sampai aturan ini dikesankan menuduh kelompok tertentu karena penampilan tertentu. Seperti yang mempunyai jenggot atau menggunakan celana cingkrang itu dianggap radikal, misalnya.

Hidayat mengatakan, juga menjadi pertanyaan, apakah tugas intelejen itu hanya di kantor. Sebab, ada juga mereka yang bertugas di lapangan yang biasanya menyamar. Ia mempertanyakan, apakah dengan kebijakan itu tidak ada lagi yang nyamar menggunakan jenggot atau celana cingkrang.

“Alangkah bagusnya pihak Badan Intelejen Negara memberikan penjelasan, kenapa celana cingkrang dan jenggot tidak diperbolehkan di lingkungan BIN. Apa alasannya, apakah karena image radikalisme atau apa?” katanya.

Hidayat mengimbau penjelasan soal ini bisa dijelaskan secara baik oleh BIN sehingga kemudian memunculkan dugaan dan kecurigaan baru dari kelompok Islam lain.

Sumber : Republika/18 Mei 2017/Amri Amrullah & Ilham

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts