Tag:

ahmad yani

Cikoko Zona Hijau, PKS Cikoko Apresiasi Lurah

by admin 18/06/2021

Kamis (17/6), Bertempat di Kantor Lurah Cikoko, silaturahim kebangsaan PKS Cikoko dengan Lurah Cikoko, Fitrianti,S.IP. berlangsung hangat. Ketua DPRa PKS Cikoko Firman Hidayat hadir didampingi Bidang Kaderisasi, Bidang Kepemudaan dan BP2K. Bu Lurah mengatakan, “PKS adalah salah satu partai pemenang/suaranya besar di Cikoko tahun 2019. Aleg DPRD dari PKS terutama Bapak Ahmad Yani paling sigap memberikan bantuan kepada warga korban kebakaran waktu itu di RW05.”

Ketua DPRa Firman Hidayat menyambut baik pernyataan Bu Lurah tersebut. “PKS Cikoko sangat mengapresiasi kerja keras dari Bu Lurah untuk penanganan COVID-19 di Cikoko, karena sejak pandemi berlangsung, Cikoko selalu dinobatkan sebagai kawasan zona hijau.. Dan prestasi-prestasi lainnya..”, ujar Bang Firman.

Bu Lurah juga mengajak Tim PKS untuk keliling kantor Lurah yang disulap menjadi kantor yang ramah buat pengunjung dan anak , dengan disediakannya zona anak untuk bermain.

Alhamdulillah Bu Lurah juga mempersilahkan aula kantor Lurah dijadikan tempat untuk agenda-agenda PKS seperti reses anggota DPR/DPRD..

18/06/2021

Kiprah Anggota Dewan

Ahmad Yani Mediasi Warga Manggarai-PT KAI soal Penggusuran

by admin 19/05/2017

DPRD DKI Jakarta memediasi warga RW 12 Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait rencana penggusuran yang akan dilakukan PT KAI.

Komisi A DPRD DKI dijadwalkan mendengarkan penjelasan PT KAI hari ini yang dilakukan mulai pukul 10.00 WIB. “Pertemuan ini untuk menindaklanjuti laporan warga Manggarai RW 12 Jakarta Selatan,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Komisi A, Riano P. Ahmad kepadaCNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Dalam pertemuan itu, menurut Riano, perwakilan warga dan anggota DPRD DKI akan mendengarkan pemaparan PT KAI tentang Surat Pemberitahuan PT KAI Nomor KA.203/V/3/DO.1-2017 tertanggal 5 April 2017 yang meminta warga mengosongkan dan membongkar rumah mereka.

Riano menambahkan, telah mengundang perwakilan Daerah Operasi I Jakarta dari PT KAI Jakarta untuk hadir dalam pertemuan hari ini.

Ia berharap, PT KAI maupun perwakilan warga RW 12 Manggarai bisa memenuhi undangan tersebut sehingga mediasi bisa berjalan sesuai dengan rencana.

“Kita lihat nanti bagaimana pemaparan dari mereka. Kami juga sudah undang perwakilan warga Manggarai. Nanti bersama-sama kita cari jalan terbaiknya,” ucapnya.

April lalu, perwakilan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Achmad Yani, mengunjungi kawasan Manggarai, lokasi sengketa tanah.

Ketika itu, warga meminta secara langsung kepada Achmad Yani agar melakukan tindakan tegas terhadap PT KAI yang terus-menerus mangkir setiap kali diajak bermusyawarah menyangkut permasalahan tersebut.

Senior Manager Humas Daerah Operasi I KAI Suprapto menegaskan, lahan tempat hunian warga Manggarai yang akan digusur merupakan aset kekayaan negara. Artinya, warga memang tidak memiliki hak untuk tinggal.

Suprapto berkisah, lahan tersebut tadinya merupakan milik pemerintah Hindia-Belanda yang akhirnya diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1959. Pada tahun 1980-an, secara bertahap sertifikat lahan kereta api atas nama Hindia-Belanda dinasionalkan, termasuk wilayah Manggarai.

Suprapto mempersilakan warga RW12 Manggarai untuk membawa masalah penggusuran lahan ini ke jalur hukum.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT KAI Nomor Kep.U/JB.312/IV/11/KA-2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penertiban Bangunan di Atas Aset Tanah PT KAI, perseroan hanya memberikan bantuan biaya/ dana kebutuhan bongkar dan ongkos angkut (pindah).

Untuk bangunan tembok (permanen) besarnya maksimal Rp250 ribu per meter persegi (m2). Sementara, untuk bangunan kayu (semi permanen), ganti ruginya mencapai Rp200 ribu per meter persegi.

Sumber : CNNIndonesia/ 15 Mei 2017/ Sisilia Claudea Novitasari

19/05/2017

Kiprah Anggota Dewan

Ahmad Yani Siap Pertemukan Warga dan Pemprov DKI Untuk Masalah Pembebasan Lahan

by admin 31/03/2016

Sejumlah anggota masyarakat dari RW 010, 011 dan 014 Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, melakukan pengaduan terkait dengan lahan yang akan dipakai proyek sodetan Sungai Ciliwung ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta. Pengaduan warga tersebut dilakukan karena tindakan arogansi dan semena-mena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dalam proses pembebasan lahan tersebut.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Achmad Yani yang menerima rombongan warga mengatakan, Komisi A yang membidangi masalah pemerintahan, siap untuk memediasi warga Kebon Baru dan Walikota Jakarta Selatan Tri Kurniadi. “Kami siap mempertemukan warga dan Pemprov DKI untuk menyelesaikan pembebasan lahan tersebut secara baik dan kekeluargaan,” tutur pria yang akrab disapa Bang Yani ini, Rabu (30/3/2016) kemarin di Ruang Rapat Pleno FPKS, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Masih menurut Yani, warga Kebon Baru kecewa lantaran ungkapan Walikota Jakarta Selatan hanya akan mengganti lahan yang memiliki surat yang sah atau bersertifikat saja. Bukan hanya itu, yang menambah warga kesal, ketika Walikota Jakarta Selatan mengatakan, surat-surat warga tersebut palsu. “Seharusnya ungkapan ini tidak keluar dari seorang pimpinan wilayah, karena hal ini akan membuat sakit hati warga yang telah menghuni puluhan tahun dilokasi tersebut,” tegas politikus PKS dari daerah pemilihan Jakarta Selatan VIII ini.

Sementara itu, menurut penuturan Ketua RW 010 Kebon Baru, Tebet, Purwoto mengatakan, warga sendiri siap jika terjadi pembebasan, namun jangan disertai arogansi dari pemerintah. “Kami siap, namun harus diselesaikan dengan cara-cara yang bijaksana dari Pemprov DKI, bukan dengan cara-cara yang arogan dan semena-mena,” katanya.

Dalam kunjungan pengaduan warga Kebon Baru Tebet, hadir antara lain, Ketua RW, Ketua RT, Anggota LMK dan Tokoh Masyarakat Kebon Baru, Tebet Jakarta Selatan. Sementara itu dari Fraksi PKS, selain Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Achmad Yani, hadir juga Tim Advokasi Hukum Harry Kurniawan dan M. Arief Sefullah.

Sumber : PKSjakarta/31 Maret 2016

31/03/2016

Kiprah Anggota Dewan

Akrabnya Anggota Dewan dan Pengurus DPD PKS Jaksel

by admin 31/03/2016

Trio anggota DPRD DKI Jakarta dari PKS Jaksel, Rabu malam (30/3) mendatangi kantor DPD PKS Jaksel di bilangan Warung Buncit Durentiga Jakarta Selatan. Mereka adalah Bang Triwisaksana, Bang Ahmad Yani dan juga Ibu Rifkoh Abriani. Mereka terlihat akrab berbincang dengan jajaran pengurus DPD PKS Jaskel. Kedatangan mereka disambut oleh BPH DPD PKS Jaksel, semua Ketua Bidang juga hadir malam itu.

Suasana pertemuan berlangsung akrab, santai dan sederhana. Sesekali gelak tawa terdengar di ruangan rapat kantor DPD PKS Jaksel. Bang Triwisaksana duduk berdampingan dengan Bang Ahmad Yani, sementara Bu Rifkoh bergabung dengan pengurus perempuan DPD PKS Jaksel.

Pertemuan ini merupakan silaturahim anggota dewan dengan pengurus DPD PKS Jaksel. Selain silaturahim, pertemuan ini juga bertujuan untuk lebih mengakrabkan antara para anggota dewan dengan struktur, kedua juga untuk menerima masukan dan ide dari para pengurus, ketiga untuk me-link and match-kan program – program pengurus dengan agenda para anggota dewan.

Para anggota dewan tersebut juga menyampaikan update info kedewanan kepada para pengurus. Mereka memmparkan beberapa kegiatan legislasi yang sedang mereka kerjakan, juga tidak lupa beberapa advokasi warga yang sedang beliau – beliau tangani. Terakhir ada tanya jawab dari para pengurus langsung ke anggota dewan.

Salah satu anggota dewan, Bu Rifkoh meminta pertemuan semacam ini bisa dibuat rutin dan juga dibuat group komunikasi antara anggota dewan dan struktur langsung. Ketua DPD, Al Mansur Hidayatullah pun kemudian langsung menindak lanjutinya dengan meminta sekum DPD untuk memfollowupi request yang baik tersebut. “Pertemuan tersebut juga bisa dikembangkan bukan hanya sebatas rutinitas dengan pengurus DPD saja, tetapi juga bisa diperluas dengan pengurus DPC, DPRa, Korwe dan juga Korte. Sehingga tidak ad jarak antara anggota dewan dengan konstituennya.”

31/03/2016

Kiprah Anggota Dewan

Ahmad Yani : Korban Sudah 15 Orang Meninggal, Kenapa JPO Belum Juga Dibangun ?

by admin 18/03/2016

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pembangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) berlangsung panas, lantaran pihak Pemprov DKI menunda pembangunan JPO yang menghubungkan wilayah RW 05 dan RW 06, Mampang Prapatan, tepatnya di depan kampus LIPIA, yang sudah banyak memakan korban jiwa.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta bidang Pemerintahan dari Fraksi PKS Achmad Yani sangat menyesalkan belum terealisasinya pembangunan JPO tersebut di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/3). Pasalnya, menurut pengakuan Lurah Mampang Prapatan Jaenudin yang turut hadir di RDP, jumlah korban akibat tidak adanya JPO di lokasi tersebut, selama lima tahun terakhir telah banyak memakan korban jiwa.

“Saya menyesalkan tertundanya JPO ini, kita bisa lihat, korban jiwa sudah 15 orang termasuk wanita dan anak-anak, apakah ini tidak cukup sebagai pelajaran untuk kita semua,” tegas pria yang akrab disapa Bang Yani ini.

Dalam rapat tersebut, Tokoh Masyarakat dan LMK yang ikut hadir mengungkapkan, pengajuan pembangunan JPO dilokasi tersebut sudah lama, namun hingga saat ini belum mulai dibangun. Pernyataan tersebut dibenarkan pihak Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan yang hadir dalam RDP.

Lebih lanjut, Yani sangat berharap pembangunan JPO tersebut dapat terealisasi di tahun 2016. “Ini urusan nyawa orang, kita tidak bisa main-main, jadi harus sesegera mungkin,” ujar politisi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Selatan VIII, yang meliputi Kecamatan Tebet, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu dan Jagakarsa.

Terkait anggaran pembangunan JPO tersebut yang akan menggunakan kewajiban pengembang swasta, Yani menyampaikan tidak ada masalah. Namun jika pihak swasta tidak menunjukkan itikad baik maka DPRD menyarankan Pemprov DKI untuk mengusulkan pembangunan JPO tersebut pada APBD Perubahan 2016. “Jangan tunda lagi, Pemprov DKI harus prioritaskan pembangunan JPO tersebut di APBD Perubahan 2016 ini,” demikian Yani.

Sumber : PKSJakarta

18/03/2016

Kiprah Anggota Dewan

Ahmad Yani : Pembangunan Kantor Kelurahan Kalibata Mangkrak Tiga Tahun, Pelayanan Warga Pasti Terganggu

by admin 08/03/2016

Anggota DPRD DKI Jakarta mempertanyakan adanya kantor kelurahan yang mangkrak selama tiga tahun. Kantor kelurahan yang pembangunannya mangkrak tersebut berada di kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani mengungkapan pembangunan kantor kelurahan Kalibata yang mangkrak selama tiga tahun. Mangkraknya pembangunan kantor kelurahan ini menyebabkan pelayanan kepada warga terganggu.

“Selama gedung kelurahannya belum selesai, artinya pelayanan kepada masyarakat juga terganggu. Saya berharap gubernur jangan hanya sibuk pencitraan jelang Pilkada saja,” ujar Yani Senin (7/3) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Selain itu, pria yang akrab disapa bang Yani ini menyayangkan, banyaknya kantor kelurahan yang aksesnya sulit dijangkau. Di antaranya yang sempit jalannya, hanya bisa dilalui satu mobil. “Ini tentunya menyulitkan warga,” ujar Anggota DPRD Fraksi PKS yang membidangi Pemerintahan ini.

Ia menyebut salah satunya adalah kantor kelurahan Tambora, Jakarta Barat ketika ia bersama rombongan Komisi A DPRD DKI Jakarta, mengunjungi wilayah itu beberapa hari lalu.

Yani menyarankan, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta membangun kantor kelurahan di wilayah-wilayah yang strategis yang memiliki akses jalan yang luas, sehingga mudah diakses warga.

“Kalau dapat seperti ini, citra birokrasi di tingkat kelurahan semakin baik yang dibarengi dengan pelayanan, warga pasti senang, bukan hanya sibuk pencitraan di lapangan,” katanya.

Sumber : Republika/07 Maret 2016/Amri Amrullah & Bilal Ramadhan

08/03/2016

Kiprah Anggota Dewan

Ahmad Yani : Untuk Apa Penertiban Kalau Tidak Disertai Dengan Solusi?

by admin 18/01/2016

Ketika Pemkot Jakarta Selatan akan menertibkan rumah – rumah di sepanjang pinggir rel Rawajati pada tahun 2015 yang lalu, beberapa warga sempat mengadu ke Komisi A DPRD DKI Jakarta. Anggota legislatif Komisi A DPRD DKI asal PKS, Ahmad Yani termasuk salah satu yang menerimanya.

Kemudian Ahmad Yani beserta kawan – kawan DPRD nya akhirnya mengadvokasi aspirasi ini ke pemkot dan pemrpov DKI saat itu. Kemudian akhirnya proses penggusuran dan penertiban tersebut bisa ditunda sampai pemprov atau pemkot punya solusi setelah penggusuran yang jelas.

“Untuk apa dilakukan penertiban kalau tidak ada solusinya? Oleh sebab itu, dilakukan penertiban bila sudah ada solusinya. Makanya, Pemkot dalam melakukan penertiban untuk sekali turun itu harus disertai dengan solusi yang tepat,” tutur Bang Yani yang juga merupakan Tokoh Betawi aseli Mampang ini. “Jika belum ada solusinya, penertiban ini harus ditunda dulu. Pemkot berusaha menahan diri dulu, sambil memikirkan jalan terbaiknya,” tambah Bang Yani. Ini disampaikan Beliau saat bertatapan langsung dengan seluruh kader PKS se-Pancoran pada acara “Temu Kader PKS Pancoran” Minggu (17/1) di Aula Komplek DPR Rawajati. Wilayah kecamatan Pancoran meliputi kelurahan Rawajati, Kalibata, Durentiga, Pancoran, Cikoko dan Pengadegan.

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tidak selalu mengutamakan kebijakan untuk menggusur rakyat. Yang diutamakan adalah menggeser, bukan menggusur. Pemerintah juga harus menghadirkan solusi ketika ingin merealisasikan berbagai program pembangunan yang direncanakan. Solusi yang perlu dilakukan pemerintah, yaitu mencari tempat untuk merelokasi warga jika ingin menerapkan kebijakan pengalihan. Kalau akan menggeser, harus ada solusi. Dengan adanya kebijakan relokasi, masyarakat yang akan dipindahkan dari satu lokasi dapat menerima kebijakan pemerintah karena tidak mengalami kehilangan tempat.

18/01/2016

Kiprah Anggota Dewan

Ketemu Aleg PKS di Acara Maulid Warga Rawajati

by admin 08/01/2016

Peringatan Maulid Nabi dirayakan oleh seluruh Umat Islam di dunia sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid juga merupakan salah satu keanekaragaman budaya Islam yang ada di Negeri tercinta ini.

Anggota legislatif DPRD DKI Jakarta asal PKS Jakarta Selatan, Drs Ahmad Yani menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 Hijriah yang diadakan oleh Majelis Taklim Al Barakah pimpinan Hj. Nju Rawajati pada hari Kamis (7/1) pagi kemarin. Acara Maulid ini, dihadiri ratusan orang, khususnya ibu – ibu. Maulid adalah agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh Majelis Taklim Al Barakah ini. Antusias masyarakat Rawajati terhadap peringatan Maulid Nabi ditunjukan dengan ramainya hadirin yang memadati acara tersebut.

Aleg PKS, Drs. Ahmad Yani dalam sambutannya berpesan kepada jamaah bahwa, “Wajib menjadikan Rasulullah sebagai tauladan ummat, bukan pihak lain. Tauladan itu salah satunya mencoba mengikuti segala kehidupan Rasulullah bersama keluarganya. Bagaimana Rasulullah begitu memperhatikan rasa kasih sayangnya dalam kehidupan rumah tanganya. Dengan mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW, di akhirat kelak kita akan bersama dengan manusia yang sangat kita cintai, yakni Rasulullah SAW.” Selain itu Bang Yani, dalam sapaan akrabnya juga mengatakan bahwa Beliau kangen ketemu dengan masyarakat Rawajati yang merupakan salah satu konstituen daerah pemilihannya.

Maraknya kembali syiar Maulid di berbagai wilayah oleh berbagai lapisan masyarakat, merupakan angin segar di tengah semakin deras dan gencarnya budaya impor dengan berbagai macam model variannya. Kita perlu filter untuk menyaring gaya hidup hedonis dan pragmatis yang sedang mengalir di tengah-tengah masyarakat. Tradisi Maulid Nabi SAW merupakan tradisi mempelajari sejarah Nabi SAW untuk kemudian kita diteladani bersama. Tradisi Maulid merupakan tradisi mengekspresikan rasa syukur dan mengucapkan terima kasih. Kita diajari dan diajak untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila tradisi yang mulia tersebut tidak dilestarikan, maka bisa jadi anak cucu kita di kelak kemudian hari tidak akan mengenal Nabi SAW, atau dalam istilah jawa dikenal dengan istilah ‘kepaten obor’.

08/01/2016

Kiprah Anggota Dewan

Aleg DPRD DKI: Pemprov DKI Mohon Segera Dirikan JPO di Lokasi Rawan Kecelakaan

by admin 27/12/2015

Merespon musibah kecelakaan terhadap penyeberang jalan di wilayah Warung Buncit Jakarta Selatan pada Kamis (19/11/2015) sore, anggota DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mendirikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di lokasi yang sering dipakai warga untuk penyeberangan.

Menurut anggota DPRD dari Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Selatan VIII tersebut, di wilayah itu sering terjadi kecelakaan, bukan hanya kali ini saja, tapi sudah berkali-kali. “Di lokasi tersebut ada kampus LIPIA yang berseberangan dengan pemukiman warga dan Mal Pejaten Village, di mana jumlah warga yang menyeberang cukup banyak,” jelas pria yang akrab disapa Bang Yani, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jum’at (20/11/2015).

Yani melanjutkan, selain di Warung Buncit, di wilayah Mampang juga terjadi, masyarakat sangat membutuhkan akses JPO, terlebih di tempat tersebut sering terjadi kecelakaan, baik dengan kendaraan pribadi dan angkutan umum, seperti Metromini, Kopaja serta Transjakarta.

“Kami sudah sampaikan ke pihak yang berwenang, karena sudah ke sekian kalinya menelan korban jiwa, kami sampaikan ke Walikota Jakarta Selatan, kemudian Dinas Perhubungan, yang katanya akan dilaksanakan, namun sampai hari ini belum berdiri JPO-nya,” ujar Yani kecewa.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta tersebut menambahkan, Pemprov DKI sudah seharusnya memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan kepada warganya. Karena masalah keselamatan jiwa ini penting. Pemprov DKI tidak perlu menilai JPO harus berjarak 500 meter baru ada JPO lagi, harus dilihat kepentingannya dan efektivitasnya, jangan JPO diletakan jauh dari akses warga melintas.

“Warga telah mengadu berkali-kali, Pemprov DKI harusnya peka dan tanggap, jangan tuli. Pemerintah harus mewujudkan JPO di lokasi tersebut, segera! Atau korban jiwa akan terus semakin bertambah,” tegas Yani mengakhiri.

Sumber : Dakwatuna

27/12/2015