Bus antar jemput PNS DKI tengah disorot lantaran disebut-sebut menjadi tempat tindak perundungan (bullying), pungutan liar (pungli) dan menjadi alasan PNS pulang lebih awal. Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menyayangkan tindakan bullying dan pungli yang dilakukan oleh senior terhadap juniornya dalam bus milik Pemprov tersebut.
“Apapun keadaannya, bullying dan pungli tidak bisa dibenarkan. Sebaiknya diatur dengan lebih tertib oleh Pemprov,” ujar pria yang akrab disapa bang Sani ini saat dihubungi detikcom, Selasa (26/1/2016). Bang Sani meminta kepada jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI untuk mengkaji ulang terhadap pengelolaan bus antar jemput PNS itu. Dia juga mengingatkan kepada para PNS DKI yang berpangkat Eselon IV dan III agar tidak menggunakan fasilitas bus Pemprov.
“Yang sudah dapat uang transport bisa gunanakan transportasi lainnya. Bus pegawai diutamakan untuk pegawai dengan golongan rendah saja,” terangnya. “Saya kira BPKAD perlu cari cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu, sebaiknya Pemprov terbitkan aturan terkait bus antar jemput ini,” tutup politikus PKS ini.
Sebelumnya, Ahok menerima laporan dari mata-mata yang ia sebar di atas bus jemputan pegawai Pemprov DKI Jakarta. Ahok geram saat dilaporkan ada temuan bullying dan pungli di bus gratis itu. Di dalam bus itu, kata Ahok, ada semacam geng yang membatasi PNS muda. PNS muda bisa naik asalkan membayar uang. Iuran itu sebesar Rp 75 ribu hingga Rp 100 ribu. “Ini kan brengseknya luar biasa,” kata Ahok murka.
Padahal, sopir bus tersebut sudah dapat gaji tersendiri. Namun pungutan alias iuran tetap ada. Ditambah lagi, waktu jemput bus acapkali menjadi alasan PNS pulang lebih awal. Ada pula pejabat eselon III dan IV yang ikut menggunakan fasilitas bus itu, padahal gaji di DKI sudah gede. Ahok kini ingin agar TransJakarta mengambil alih operasi bus antar jemput PNS itu, sehingga bus itu tak menjadi eksklusif untuk PNS. Dia juga ingin bus antar jemput PNS bertuliskan ‘Enjoy Jakarta’ itu bisa terus beroperasi di siang hari agar pegawai sepanjang jalur Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin bisa memanfaatkan bus itu sekadar untuk keluar makan siang atau rapat ke luar kantor. Sehingga kemacetan karena pemakaian kendaraan pribadi akan lebih bisa diminimalisasi.
Sumber : Detik