kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3 akan naik sebesar Rp9.500. Terkait kenaikan tersebut, Ketua PKS Jakarta Selatan, Al Mansur Hidayatullah mendesak Pemerintah menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan Januari 2021. Al Mansur mengatakan situasi sedang pandemi, tidak pas bagi setiap warga negara di Indonesia jika tetap iuran BPJS Kesehatan dinaikan.

“Sikap empati dan kenegarawanan pemerintah diuji antara kepentingan masyarakat atau kepentingan BPJS Kesehatan yang diutamakan? Dengan kondisi seperti sekarang ini pasti peserta akan terbebani” ujar Al Mansur. Banyaknya keluhan dan juga masukan mengenai bagaimana nasib peserta mandiri BPJS, mereka khawatir jika iuran BPJS Kesehatan akan terus naik atau dinaikan ke depannya.

Perpres Kenaikan Iuran BPJS tahun 2019 yang kemudian diubah tahun 2020 karena ada nya Putusan Mahkamah Agung. Padahal dengan adanya Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 itu sebenarnya persoalan Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri benar-benar selesai dan tuntas, namun kemudian pemerintah mengubahnya kembali. “Sangat disayangkan Putusan MA tersebut tidak dilaksanakan secara komprehensif sehingga Iuran tetap ditetapkan mengalami kenaikan di tahun 2021 melalui Perpres No 64 Tahun 2020,” tambah Al Mansur.

Perpres No 64 Tahun 2020, di sana pemerintah memutuskan untuk mengurangi bantuan/subsidi iuran tiap peserta BPJS Kesehatan Kelas 3 PBPU dan BP hanya menjadi Rp 7.000 per orang, dari sebelumnya bantuan/subsidi iuran dari pemerintah sebesar Rp 16.500 setiap bulan. Seperti diketahui, iuran peserta BPJS  Kelas 3 PBPU dan BP adalah sebesar Rp 42.000, dengan adanya bantuan subsidi dari pemerintah Rp 16.500, maka setiap bukan harus membayar Rp 25.500. Namun dengan adanya keputusan Perpres 64/2020, maka peserta BPJS kesehatan kelas 3 PBPU dan BP di tahun 2021, harus membayarkan iurannya menjadi Rp 35.000 per bulan atau naik Rp 9.500.

Seharusnya pihak manajemen BPJS dapat lebih kreatif untuk mengatasi defisit keuangannya, tanpa perlu menimbulkan keberatan masyarakat. Salah satu prinsip pentig dalam penyelenggaran BPJS adalah gotong royong, di sana ada unsur subsidi silang dari masyarakat mampu kepada masyarakat miskin atau kurang mampu, bukan dipuul rata.

Sudah tentu, banyak masyarakat yang merasa kecewa dan mengeluhkan kenaikan tarif BPJS kelas III tersebut. Banyak warga peserta mandiri kelas III yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut justru memberatkan sisi finansial warga masyarakat kebanyakan. Pasalnya, minimal warga harus membayar sekitar Rp70.000 ribu untuk suami – istri, belum lagi dengan biaya BPJS anaknya yang juga terdaftar di kelas III. Tidak sampai di situ, banyak warga juga mempertanyakan terkait pelayanan rumah sakit yang dinilai belum maksimal.

Al Mansur khawatir kebijakan ini akan menambah peserta non aktif, mengingat, pemerintah memangkas subsidi kelas III yang awalnya Rp 16.000 menjadi Rp 7.000. “Pemerintah harusnya bisa fokus ke kelas III yang miskin sehingga mereka dapat hak kesehatannya. Ini menjadi kado pahit buat rakyat jelata, tahun baru maka datang beban baru,” tambah Al Mansur.

Menurut Ketua PKS Jaksel ini, harusnya pemerintah bisa memahami kondisi masyarakat yang ekonominya terganggu karena pandemi. “Kasihan masyarakat yang berpenghasilan pas – pasan. Ekonomi rakyat lagi down, idealnya ditahan dan ditunda dulu,” tutup Al Mansur.