Selama 2016 – 2017 ini, kita merasakan bahwa bangsa Indonesia seperti sedang mengalami disharmoni sosial, terutama stigma pada aksi-aksi umat Islam yang di katakan sebagai anti-kebhinnekaan, anti-Pancasila, serta anti-NKRI. Ditambah lagi kriminalisasi terhadap para ulama yang akhirnya menimbulkan perasaan ketidakadilan kolektif di kalangan umat Islam.

“Ke depan di tahun politik 2018 – 2019 harapannya agar kebijakan-kebijakan pemerintah serta aparat dapat semakin berkeadilan terhadap ulama dan umat Islam,” ujar Ustadz Al Mansur.

“Penolakan atas kehadiran Ulama merupakan bentuk persekusi. Apapun alasannya tindakan tersebut tidak dibenarkan, karena melanggar hak asasi dan termasuk bentuk persekusi yang dilarang oleh undang-undang,” jelas Al Mansur.

Kalau terus dipakai cara – cara lama seperti yang dipakai orde lama maupun orde baru untuk memprovokasi sentimen umat maka tensi politik nasional bisa terus memanas dan bisa membakar. “Kami sangat khawatir hal ini menjadi preseden buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dapat menimbulkan kesalahpahaman dan dapat mengganggu harmoni kehidupan umat beragama di Indonesia,” ungkap Al Mansur.

PKS Jaksel juga mengimbau kepada masyarakat luas, utamanya umat Islam, untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang bernada SARA dan mengadu domba antar umat beragama. PKS mengajak kepada semua pemimpin umat beragama untuk bergandengan tangan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menilai pihak berwajib nampak terkesan mencari kesalahan dalam kasus Ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua (KUS).

“Nampak sekali kesan dicari-cari, dan ditarget. Pasal-pasal yang disangkakan pun baru belakang ditambah seolah-olah baru ketemu. Itu semua terkait dengan dana infaq untuk kegiatan sosial Islam termasuk kegiatan aksi bela Islam dan Alquran, 411 maupun 212, yang sesuai dengan aturan hukum dan keinginan polisi,” jelas alumni Pondok Pesantren Gontor, saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (23/2).

Hidayat menambahkan, pada aksi 212 sejak awal sampai akhir Kapolri ada dipanggung bersama Presiden, Wapres, MenkoPolkam, Panglima TNI juga hadir. Bahkan presiden orasi dan sampaikan terima kasih berulang-ulang.

Namun Kriminalisasi terjadi dan kian terlihat ketika kasus pengumpulan dana publik yang digunakan untuk aksi menjadi perhatian polisi. Sebaliknya, kondisi berbeda terjadi pada dana yang dihimpun oleh relawan Teman Ahok. Padahal, angkanya jauh lebih banyak dari infaq yang dipermasalahkan oleh pihak berwajib.

Baca juga, TPPU Yayasan Keadilan untuk Semua Disebut Mengada-ada.

“Tapi ternyata Bareskrim maupun pimpinan Polisi tidak menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Apalagi memprosesnya secara hukum, dan diberi status tersangka,” tambahnya.

Terlepas dari apakah Adnin A berlabel ulama atau bukan tapi perilaku ketidakadilan hukum dan penargetan seperti kasus ini sangat tak membantu menghadirkan kepercayaan umat dan publik pada proses penegakan hukum.

Kasus kriminalisasi sebelumnya juga dilakukan Polri terhada warga yang membawa bendera merah putih dengan tulisan Laailaha illallah. Tapi tak menahan yang bawa bendera merah putih dengan tulisan “Bismillahirrahmanirriahim, bebaskan Ahok”.

Beruntung, benurutnya, karena protes dan masukan dari banyak pihak, akhirnya polri tak lanjutkan penahanan. Dia berharap, kasus Adnin Armas ini juga tidak dilanjutkan. Begitu juga kasus Bachtiar Nasir dan yang lainnya.

“Saya harap tak dilanjutkan dan segera dihentikan dan tak diulangi lagi, bila polisi masih ingin dipercaya publik sebagai institusi yang kredibel sebagai penegak hukum,” tutupnya.

Sumber : Republika/23 feb 2017/Ali Mansur & Teguh Firmansyah

kriminalisasi

Al Mansur : Semoga Di Tahun Politik 2018 – 2019 Tidak Bertambah Kriminalisasi Penolakan dan Pengusiran Ulama

Soal Dana Yayasan, Hidayat: Polisi Terkesan Mencari Kesalahan