Ketua DPD PKS Jakarta Selatan, Al Mansur Hidayatullah menyambut baik usulan lockdown akhir pekan untuk mencegah penularan COVID-19. PKS menilai aturan itu harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat.

“Setuju usulan lockdwon akhir pekan, harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat,” kata Ketua DPD PKS Jakarta Selatan, Al Mansur.

Saat lockdown dilakukan, warga DKI tidak boleh keluar Jakarta. Begitu pula dengan warga luar yang ingin masuk ke Ibu Kota. “Bukan hanya warga DKI saja yang tidak boleh keluar, tapi bagaimana dengan warga di luar Jakarta yang ingin masuk DKI,” jelas Al Mansur.

Al Mansur juga mengatakan DKI Jakarta perlu berkoordinasi dengan daerah sekitar, DKI Jakarta harus melakukan kajian yang matang, DKI sebagai Ibu Kota negara dan pusat bisnis. “Ini perlu pengawasan dan koordinasi dengan daerah lain yang baik. DKI sebagai Ibu Kota, sebagai pusat bisnis. Perlu kajian yang sangat matang,” tuturnya.

Sejak awal kebijakan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) memang banyak pengamat dan ahli yang mengatakan tidak akan efektif. PPKM menjadi tak efektif karena imbas kebijakan libur panjang akhir tahun, yang akhirnya melanggar aturan atau pembatasan yang dilakukan pemerintah.

Al Mansur menilai, perlu ada langkah yang lebih tegas untuk bisa membendung kasus COVID-19, khususnya di Jakarta. Beliau mengusulkan adanya pembatasan ketat di RT se-Jabodetabek. “(Pembatasan) per wilayah RT se-Jabodetabek. Kalau Jakarta saja kurang efektif,” ujar Al Mansur.

Menurutnya pembatasan ketat ini harus dilakukan setidaknya selama 2 pekan. “Saya kira perlu untuk 2 pekan lockdown agar penularan melambat dan RS tidak over kapasitas,” tegasnya.

Al Mansur menyarankan lockdown akhir pekan itu tidak menghapus PSBB yang selama ini sudah diterapkan. Sebab, jika hanya mengandalkan lockdown akhir pekan maka itu tak akan efektif menekan penularan. “Karena lockdown akhir pekan itu tidak melewati masa inkubasi 7-14 hari. Kalau cuma lockdown dua hari tidak ada artinya,” kata Al Mansur. Ia juga menyarankan agar PSBB benar-benar bisa ditegakkan sehingga tak hanya menjadi aturan di atas kertas.

Al Mansur melihat, kebijakan pemerintah pusat saat ini hanya sekadar regulasi tertulis. Pemerintah pusat hanya ingin terkesan telah membuat kebijakan pengetatan untuk mencegah penularan Covid-19. “Padahal, kenyataannya regulasi itu tidak berjalan. Mobilitas warga di jalan-jalan masih tinggi setiap hari,” ujarnya. Al Mansur mencontohkan pembatasan kegiatan perkantoran di mana 75 persen pegawai bekerja dari rumah. Namun, mobilitas pegawai kantoran saat ini terlihat di Jabodetabek masih tinggi.