Bidang Kesra DPD PKS Jakarta Selatan, Ibu Hj. Erniwati memohon kepada pemerintah daerah dan depdikbud untuk menunda pembukaan sekolah tatap muka. Penundaan ini didasarkan pada tren kasus COVID-19 di Jakarta Selatan yang masih mengkhawatirkan.

Data terakhir, jumlah wilayah rukun warga (RW) di DKI Jakarta yang masuk kategori zona rawan atau biasa disebut zona merah melonjak lagi berdasarkan pembaruan data 3 Desember 2020. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara kembali masuk kategori wilayah dengan status risiko tinggi atau sering disebut Zona Merah. “Kita memohon pembelajaran tatap muka tidak akan dilakukan dahulu di bulan Januari [2021] nanti, kasus positif covid terus merangkak naik di Jaksel,” ujar Ibu Erniwati.

Menurut Ibu Erniwati, pihaknya bersama gugus tugas covid PKS Jaksel akan benar-benar mengkaji kebijakan pembukaan sekolah tatap muka. Kajian juga didasarkan pada kondisi terkini terhadap status tanggap darurat COVID-19 di area Jaksel. Ada sejumlah faktor yang harus terus dimonitor oleh para stake holder pendidikan. Faktor tersebut, antara lain tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayah, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa, akses terhadap sumber belajar/kemudahan belajar dari rumah, dan kondisi psikososial peserta anak didik.

Saat pandemi Covid-19 ini belum berakhir, dan masih belum diketahui kapan puncaknya maka pilihan terbaiknya adalah masih dengan belajar secara daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal ini agar para pelajar tetap sehat dan selamat dari penularan penyakit mematikan itu.

Sambil menunggu pandemi berakhir, Ibu erniwati juga mengatakan bahwa, “Pemerintah sebaiknya fokus pada memenuhi kebutuhan pelajar agar bisa melaksanakan PJJ dengan baik. Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan PJJ harus dibenahi, seperti sinyal internet dan subsidi ketersediaan gawai untuk belajar, terutama untuk keluarga yang masih di bawah garis kemiskinan.”

Hal utama agar sekolah bisa menerapkan pembelajaran jarak jauh adalah penerapan protokol kesehatan. Dalam hal ini, pemda dan pihak sekolah harus memastikan ketersediaan sanitasi yang bersih, sarana mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir, hand sanitizer, disinfektan, serta memastikan setiap murid menggunakan masker.

Kita tentu menghormati keputusan pemerintah yang akan memulai pembelajaran tatap muka tersebut. Namun, saat kasus-kasus baru Covid-19 masih cukup tinggi, apalagi ditambah belum maksimalnya tes dan pelacakan kontak, maka sebaiknya kebijakan ini ditunda dulu.

Bidang Kesra PKS Jaksel meminta pemerintah daerah mengutamakan peringkat hak hidup atau keselamatan dan hak sehat anak atau siswa sebelum melanjutkan pembelajaran tatap muka. Setelah dua hal itu terpenuhi, baru hak pendidikan bisa dilaksanakan.

Menurut Ibu Erniwati, pemerintah jangan menetapkan secara sepihak tanpa ada jaminan terkait angka penularan Covid-19 yang belum melandai hingga kini. Apalagi, proses membuka kembali pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah membutuhkan persiapan yang panjang dan matang. Pertimbangan dan izin dari orang tua siswa juga harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah dan pihak sekolah juga tidak boleh memaksa orang tua untuk memberikan izin. Para orang tua harus mendapatkan informasi yang benar terkait kesiapan dan keamanan sekolah serta kondisi pandemi Covid-19 di sekitarnya sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

Kita sepakat dengan pandangan para pakar dan pendidik dalam hal pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini. Pemerintah harus benar-benar memastikan kesiapan daerah dan sekolah dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Pemerintah harus mengecek betul ketersediaan sarana untuk menjalankan protokol kesehatan di sekolah.

Daerah yang berstatus zona hijau belum tentu sepenuhnya aman dari penularan Covid-19. Oleh karena itu, kita berharap agar pembelajaran tatap muka dilaksanakan setelah grafik covid benar – benar sudah turun dan landai atau kasus aktif Covid-19 sudah benar-benar nol. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan dan keamanan para siswa. Paling tidak, pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan setelah vaksinasi Covid-19 dilaksanakan di suatu daerah.

“Kami meminta jangan tergesa-gesa memutuskan sesuatu hal yang masih riskan. Para kepala daerah janganlah membuka sekolah dahulu sampai vaksin Covid-19 sudah diproduksi, sudah melalui semua tahapan uji coba, dan terbukti aman dan halal. Setelah prasyarat ini tercukupi, barulah sekolah bisa dibuka secara nasional bertahap,” ungkap Ibu Erniwati.

Rabu sore (11/5), enam murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mendadak datang ke kantor DPD PKS Jakarta Selatan di bilangan Warung Buncit. Kedatangan murid SMK tersebut, untuk mewawancarai Ketua DPD PKS Jaksel, Ustadz Al Mansur Hidyatullah.

Mereka datang dalam rangka menyelesaikan Tugas Sekolah PPKN, tentang Lembaga, Partai, dan LSM. Enam orang murid tersebut terdiri dari lima siswi dan satu orang siswa, mereka adalah murid kelas sepuluh dari SMK Purnama 2 KKO Cilandak.

Sebelum memberondong Ketua DPD PKS Jaksel dengan berbagai pertanyaan, mereka duduk berbaris sambil menyiapkan segala perangkat dan materi yang akan disampaikan kepada Ustadz Al Mansur. Beberapa di antara mereka ada yang sempat membuka dialog dengan menyampaikan salam kepada Ketua DPD PKS Jaksel.

“Latihan dulu biar tidak grogi. Karena saya baru kali ini bertemu dengan Ketua PKS Jaksel,” ucap salah seorang diantara mereka.

Mereka duduk rapi di kursi tamu, sementara ketua DPD PKS Jaksel duduk di kursi yang ujung. Percakapan pun dimulai dengan sesi perkenalan para murid tersebut. “Perkenalkan Pak, kami dari SMK Purnama ingin mewawancarai bapak untuk tugas. Apakah bapak berkenan?” tanya seorang murid.

“Ya InsyaAllah,” ucap Ustadz Al Mansur sambil tersenyum. Ia kemudian mempersilakan beberapa murid untuk mengajukan pertanyaan. Mereka mengajukan beberapa pertanyaan tentang sejarah PKS, visi misi PKS, serta kinerja anggota PKS di masyarakat.

Ustadz Al Mansur pun kemudian langsung menjawabnya. “Sejarah PKS berawal dari para aktivis – aktivis kampus yang kemudian mendirikan partai bernama Partai Keadilan (PK) dan kemudian karena tidak lolos parlementary threshold berubah lagi menjadi PKS.”

Penasaran, murid yang lain pun menambahkan pertanyaan kepada Ketua DPD PKS Jaksel, masih terkait sejarah PKS tersebut. “Jadi saat itu musyawarahnya untuk menentukan mau jadi partai atau tidak itu alot ya pak diskusinya saat itu?” tanya mereka.

“Oh iya, tetapi ketika sudah disepakati hasil musyawarahnya, maka sudah tidak ada lagi kubu – kubuan yang menolak atau menerima, semuanya menerima. Bahkan yang awalnya menolak, malahan diberi amanah untuk memimpin partai dan berhasil,” jawab Ustadz Al Mansur.

Seorang siswa lain kemudian melanjutkan bertanya tentang visi misi PKS.

Sedikit bergeser dari tempat duduknya, Ketua DPD PKS Jaksel kemudian menjelaskan, “Visi PKS 2015-2020 adalah menjadi partai dakwah yang kokoh dalam berkhidmat untuk umat, bangsa dan negara. Untuk operasionalnya, visi ini diperjelas dalam empat Misi Partai. Keempat misi PKS itu adalah: pertama, memperkokoh jati diri partai kader yang berkarakter bersih, peduli dan profesional. Kedua, yaitu memperkokoh Good Party Governance melalui Sistem Manajemen Partai Dakwah (SMPD). Ketiga adalah menjadikan PKS sebagai pelopor dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan rakyat. Misi terakhir, PKS menjadi kontributor peradaban.”

Kemudian Ustadz Al Mansur juga menambahkan “PKS sebagai Partai Dakwah yang memiliki visi peradaban harus mempersiapkan diri sebagai Game Changer dalam percaturan politik di regional dan global. Dengan begitu, kita bisa berbuat lebih banyak untuk mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, keadilan dan kesetaraan antar bangsa.”

Terakhir, seorang siswi bertanya, “Kiprah apa saja yang telah dilakukan PKS Jaksel kepada masyarakat?”

Alumni Al Azhar ini pun kemudian menjawab, “PKS telah menyatakan akan berkhidmat untuk rakyat. PKS ingin menjadi pelopor dalam berkhidmat pada masyarakat. Dalam khidmat untuk rakyat ini, PKS akan melakukan 3 hal, yaitu, pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan melalui advokasi. Hal itu akan direalisasikan PKS dengan membentuk pusat khitmat.”

Seorang siswa kembali bertanya, “Program – program apa saja yang telah, sedang dan akan berjalan di PKS Jaksel dalam rangka berkhidmat itu?”

Ustadz yang asli turunan Betawi ini pun kemudian menjawab, “PKS Jaksel mempunyai beberapa program unggulan, seperti pembentukan komunitas atau community development, peberdayaan petani kota dengan program hidroponik, ada pos ekonomi keluarga, ada aktivitas penanggulanangan bencana, ada program taman baca, posyandu lansia, ada senam sehat serta ada juga advokasi untuk masyarakat.”

Setelah wawancara selesai, kemudian Ustadz Al Mansur dan para siswa melanjutkan dengan obrolan tema lain yang lebih ringan. Sampai saking antusias dan menariknya, tak terasa waktu sudah menunjukan pukul delapan malam. Akhirnya para siswa tersebut pun pamit pulang, dan ketua DPD PKS Jaksel pun melanjutkan ke agenda rapat rutin pengurus di tempat yang sama.

murid

Bidang Kesra PKS Jaksel : Demi Kesehatan Generasi Penerus, Meminta Menunda Tatap Muka Anak Sekolah

Saat Anak Sekolah Mewawancarai Ketua DPD PKS Jaksel