Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI menyoroti realisasi belanja Pemprov DKI pada semester I-2017 yang baru mencapai 25,31 persen. Angka itu lebih rendah dari realisasi belanja pada periode sama tahun sebelumnya yang mencapai hampir 30 persen.
“Apakah DKI Jakarta kembali akan menjadi daerah dengan penyerapan belanja terendah di Indonesia?” ujar anggota Fraksi PKS DPRD DKI Rifkoh Abriani dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD Perubahan DKI 2017 di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 22 September 2017.
Padahal, lanjut Rifkoh, Pemprov DKI selama ini mengklaim memiliki sistem penganggaran yang baik. Sebagai fraksi pendukung pasangan gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, PKS khawatir kinerja Pemprov DKI itu membebani gubernur selanjutnya.
“Hal ini akan menjadi beban untuk gubernur baru yang akan memimpin Jakarta pada pertengahan bulan depan. Fraksi PKS mengharapkan agar serapan belanja APBD Perubahan ini nantinya minimal bisa mencapai 85 persen,” jelas Rifkoh.
Selain fraksi PKS, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menekankan agar Pemprov DKI segera menyelesaikan pekerjaan rumah agar tak menghambat gubernur berikutnya.
“Mengingat pembahasan Perubahan APBD Tahun 2017 berada dalam masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, tidaklah elok bila itu menjadi pekerjaan rumah kepala daerah yang baru,” ungkapnya.
“Karena perlu diingat yang kelak mempertanggungjawabkam pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2017 adalah kepala dan wakil kepala daerah Jakarta yang terpilih,” tukas Sekretaris Fraksi PPP DPRD DKI, Belly Bilalusalam.