Lembaga penyiaran publik RRI menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah pertemuan Asia Pasific Broadcasting Union (ABU) 18-26 Oktober 2016.
“RRI telah membentuk tim pelaksana kegiatan untuk konstruksi semua program ABU agar bisa membawa citra penyiaran nasional yang baik ke internasional,” ujar pelaksana tugas Direktur Utama RRI Martoyo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI, Selasa.
Martoyo menyampaikan sejauh ini tema besar pertemuan lembaga penyiaran Asia Pasifik atau ABU belum dirumuskan oleh Sekjen ABU. Meskipun demikian RRI telah menyiapkan sebuah tim pelaksana yang bertugas menyiapkan segala keperluan pelaksanaan ABU.
“Awalnya rencana pelaksanaan ABU adalah di Jakarta. Namun karena pertimbangan banyaknya proyek pembangunan di ibukota, maka tim RRI merekomendasikan pelaksanaannya di Bali,” kata dia.
Martoyo mengatakan keperluan anggaran penyelenggaraan ABU adalah 15.750.000.000 untuk keperluan program acara, akomodasi serta transportasi delegasi ABU.
Ketua panitia ABU Muhammad Rohanudin menyatakan Indonesia mengambil momentum ABU sebagai sarana pencitraan visi misi ke-Indonesiaan.
Menurut Rohanudin, ABU adalah kesempatan emas memperkenalkan Indonesia kepada kalangan internasional. “Panitia juga akan melibatkan pihak imigrasi dan Kementerian Luar Negeri untuk membantu delegasi yang berpotenai bermasalah di imigrasi,” kata dia.
Menanggapi paparan persiapan penyelenggaraan ABU, pimpinan sidang Meutya Hafidz meminta RRI tidak menyerahkan sepenuhnya tema besar ABU kepada kalangan internasional. Meutya meminta RRI melobi dan mengusulkan tema-tema terkait isu terkini yang tengah dihadapi Indonesia. “Harus ada tema-tema yang diangkat dan diusulkan RRI terkait isu terkini di negara ini,” jelas Meutya.
Senada dengan Meutya, anggota Komisi I DPR Hidayat Nur Wahid meminta RRI melobi dan memastikan terlebih dulu tema besar penyelenggaraan ABU sebelum mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan. “Ibaratnya software-nya harus jelas dulu,” kata Hidayat.
Hidayat juga mengkritisi alasan tim RRI memilih Bali lantaran lebih menggambarkan visi kebangsaan. Menurut Hidayat, hal tersebut harus diklarifikasi dan diganti karena seluruh wilayah Indonesia harus menggambarkan visi kebangsaan.
Sumber : AntaraNews/26 April 2016/Rangga Pandu Asmara Jingga & Ruslan Burhani