Bidang Kesra DPD PKS Jakarta Selatan, Ibu Hj. Erniwati memohon kepada pemerintah daerah dan depdikbud untuk menunda pembukaan sekolah tatap muka. Penundaan ini didasarkan pada tren kasus COVID-19 di Jakarta Selatan yang masih mengkhawatirkan.
Data terakhir, jumlah wilayah rukun warga (RW) di DKI Jakarta yang masuk kategori zona rawan atau biasa disebut zona merah melonjak lagi berdasarkan pembaruan data 3 Desember 2020. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara kembali masuk kategori wilayah dengan status risiko tinggi atau sering disebut Zona Merah. “Kita memohon pembelajaran tatap muka tidak akan dilakukan dahulu di bulan Januari [2021] nanti, kasus positif covid terus merangkak naik di Jaksel,” ujar Ibu Erniwati.
Menurut Ibu Erniwati, pihaknya bersama gugus tugas covid PKS Jaksel akan benar-benar mengkaji kebijakan pembukaan sekolah tatap muka. Kajian juga didasarkan pada kondisi terkini terhadap status tanggap darurat COVID-19 di area Jaksel. Ada sejumlah faktor yang harus terus dimonitor oleh para stake holder pendidikan. Faktor tersebut, antara lain tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayah, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa, akses terhadap sumber belajar/kemudahan belajar dari rumah, dan kondisi psikososial peserta anak didik.
Saat pandemi Covid-19 ini belum berakhir, dan masih belum diketahui kapan puncaknya maka pilihan terbaiknya adalah masih dengan belajar secara daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal ini agar para pelajar tetap sehat dan selamat dari penularan penyakit mematikan itu.
Sambil menunggu pandemi berakhir, Ibu erniwati juga mengatakan bahwa, “Pemerintah sebaiknya fokus pada memenuhi kebutuhan pelajar agar bisa melaksanakan PJJ dengan baik. Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan PJJ harus dibenahi, seperti sinyal internet dan subsidi ketersediaan gawai untuk belajar, terutama untuk keluarga yang masih di bawah garis kemiskinan.”
Hal utama agar sekolah bisa menerapkan pembelajaran jarak jauh adalah penerapan protokol kesehatan. Dalam hal ini, pemda dan pihak sekolah harus memastikan ketersediaan sanitasi yang bersih, sarana mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir, hand sanitizer, disinfektan, serta memastikan setiap murid menggunakan masker.
Kita tentu menghormati keputusan pemerintah yang akan memulai pembelajaran tatap muka tersebut. Namun, saat kasus-kasus baru Covid-19 masih cukup tinggi, apalagi ditambah belum maksimalnya tes dan pelacakan kontak, maka sebaiknya kebijakan ini ditunda dulu.
Bidang Kesra PKS Jaksel meminta pemerintah daerah mengutamakan peringkat hak hidup atau keselamatan dan hak sehat anak atau siswa sebelum melanjutkan pembelajaran tatap muka. Setelah dua hal itu terpenuhi, baru hak pendidikan bisa dilaksanakan.
Menurut Ibu Erniwati, pemerintah jangan menetapkan secara sepihak tanpa ada jaminan terkait angka penularan Covid-19 yang belum melandai hingga kini. Apalagi, proses membuka kembali pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah membutuhkan persiapan yang panjang dan matang. Pertimbangan dan izin dari orang tua siswa juga harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah dan pihak sekolah juga tidak boleh memaksa orang tua untuk memberikan izin. Para orang tua harus mendapatkan informasi yang benar terkait kesiapan dan keamanan sekolah serta kondisi pandemi Covid-19 di sekitarnya sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
Kita sepakat dengan pandangan para pakar dan pendidik dalam hal pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini. Pemerintah harus benar-benar memastikan kesiapan daerah dan sekolah dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Pemerintah harus mengecek betul ketersediaan sarana untuk menjalankan protokol kesehatan di sekolah.
Daerah yang berstatus zona hijau belum tentu sepenuhnya aman dari penularan Covid-19. Oleh karena itu, kita berharap agar pembelajaran tatap muka dilaksanakan setelah grafik covid benar – benar sudah turun dan landai atau kasus aktif Covid-19 sudah benar-benar nol. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan dan keamanan para siswa. Paling tidak, pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan setelah vaksinasi Covid-19 dilaksanakan di suatu daerah.
“Kami meminta jangan tergesa-gesa memutuskan sesuatu hal yang masih riskan. Para kepala daerah janganlah membuka sekolah dahulu sampai vaksin Covid-19 sudah diproduksi, sudah melalui semua tahapan uji coba, dan terbukti aman dan halal. Setelah prasyarat ini tercukupi, barulah sekolah bisa dibuka secara nasional bertahap,” ungkap Ibu Erniwati.