Tag:

treshold

Soal UU Pemilu, Hidayat Nur Wahid: Akan Banyak yang Ajukan Judicial Review

by admin 25/07/2017

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang diputus dini hari tadi diprediksi akan berbuntut panjang. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) menanti setelah RUU ini dicatat di lembaran negara oleh pemerintah.

Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan, aturan perundang-undangan ini belum selesai. Masih ada upaya hukum di MK yang harus diikuti DPR dan Pemerintah sebagai pihak pembuat undang-undang.

“Tentu pertama kita belum selesai tentang undang-undang Pemilu yang tadi malam disahkan, karena akan banyak yang mengajukan judicial review. Kami harap judicial review-nya menang,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Sebelumnya, pembahasan RUU Pemilu yang dimulai Kamis 20 Juli 2017 siang, sempat diwarnai aksi walk out empat fraksi yang menolak votingpresidential threshold, yakni Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. Paripurna yang berlangsung alot tersebut akhirnya memutuskan paket A sebagai ketentuan lima isu krusial.

Paket A ini yakni terdiri atas presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20-25%, parliamentary threshold 4%, sistem Pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10 dan metode konversi suara sainte lague murni.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra langsung merespons keputusan DPR soal ambang batas pencalonan presiden 20-25%. Ia berencana mengajukan permohonan uji materil ke MK begitu RUU ini dicatat di lembaran negara.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, sebenarnya tidak hanya empat fraksi di DPR yang tak sepakat dengan ketentuan presidential threshold. Ketentuan ini menurutnya telah mencederai hak konstitusional banyak orang, sehingga rencana upaya uji materil menjadi wajar dilakukan.

Fahri mengatakan, ketentuan presidential threshold akan terganjal pada proses hukum di MK kelak. Terlebih, selain pasal soal ambang batas, ada 600 pasal lain yang disepakati secara aklamasi dalam paripurna kemarin.

“Jadi substansi politik ini debatable, substansi konstitusional menurut saya ini akan sulit dijawab, sulit dibela di Mahkamah Konstitusi,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menyatakan siap menghadapi permohonan uji materil di MK oleh elemen masyarakat. Lukman menjelaskan, paling tidak ada dua pasal yang potensial digugat, yakni soal ambang batas pencalonan presiden dan terkait partai-partai politik lama yang tidak perlu diverifikasi faktual.

“Pansus dengan penuh kesadaran akan siap menghadapi gugatan oleh masyarakat terhadap dua pasal ini,” kata Lukman.

Sumber : OkeZone/21 Juli 2017/Reni Lestari

25/07/2017

Nasional

PKS Siap Berapa pun Presentase Presidential Threshold di RUU Pemilu

by admin 17/06/2017

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak mempermasalahkan isu presidential threshold yang belakangan ini menjadi pembicaraan alot di RUU Pemilu.

“Secara prinsip PKS siap. Mau presidential threshold 20 persen siap, 0 persen siap, 4 persen siap. Kami siap saja,” kata Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2017).

Menurutnya, jumlah tersebut bukan menjadi fokus utama yang dipermasalahkan PKS. Baik usulan pemerintah, maupun fraksi-fraksi lainnya, PKS tetap mendukung.

Justru sebaliknya, dengan waktu pemilu serentak yang semakin dekat ini, pemerintah bersama legislatif sudah seharusnya merampungkan RUU Pemilu dengan mengeyampingkan ego masing-masing.

Ia pun berharap, pembahasan yang sebelumnya ditargetkan rampung April 2017 kemarin ini tak kembali molor.

“Kalau ternyata tidak bisa dihadirkan kesepahaman dan voting, akan jadi hal biasa saja dan itu bakal jadi solusi yang akan menghadirkan undang-undang yang juga tetap baik. Mudah-mudahan tidak molor lagi,” tandasnya.

Sumber : Kriminalitas.Com/16 Juni 2017/Dinda Chairina and Diki Trianto

17/06/2017

Nasional

PKS: Jangan Sampai Pemerintah Dituduh Hambat Revisi UU Pemilu

by admin 17/06/2017

Anggota Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyesalkan adanya wacana penarikan diri Pemerintah dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Jika langkah itu dilakukan akan membuat wajah Pemerintah terlihat tak konsisten.

“Saya menyesalkan adanya wacana untuk menarik diri itu, itu pasti akan kontra produktif dan justru akan menampilkan posisi Pemerintah yang tidak bagus di masyarakat,” kata Hidayat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).

Menurutnya, selama ini masyarakat memandang DPR sebagai pihak yang menghambat. Namun dalam hal ini, Pemerintah sebagai pihak yang mengajukan revisi UU ini justru malah menghambat proses tersebut. Apalagi waktu Pileg dan Pilpres 2019 semakin dekat.

Adanya keputusan MK tentang Pilkada serentak membuat pelaksanaan Pileg dan Pilpres dilakukan dalam satu waktu bersamaan. Sehingga aturan terhadap pelaksanaan pemilu raya tersebut harus segera mungkin dirampungkan.

“Aturan Pileg dan Pilpres 2014 pasti berbeda dengan tahun 2019 nanti. Kalau Pemerintah menarik diri akan muncul kekosongan hukum, mau pakai apa pemilu 2019 yang serentak itu dengan waktu yang sangat mepet?” ucapnya.

Apalagi KPU mendesak revisi UU Pemilu segera disahkan. Sebagai pihak penyelenggara pemilu, KPU sangat membutuhkan aturan dan payung hukum baru untuk melakukan berbagai persiapan.

“Jadi jangan sampai Pemerintah dituduh menjadi penghambat pembahasan revisi UU Pemilu. Yang dinilai komitmen untuk menyukseskan itu menurut saya Pemerintah itu melanjutkan DPR,” lanjut dia.

Menurut Hidayat pemerintah tidak perlu khawatir revisi UU ini tak selesai. Sebab, lobi tingkat petinggi partai sudah dilakukan untuk mengurai deadlock pembahasan 5 isu krusial revisi UU Pemilu. Bila pada batas waktu tertentu tak juga kunjung mencapai kesepakatan, maka jalur voting dianggap sebagai jalan keluar penyelesaiannya.

“Saya kira itu wajar dan bukan kali pertama dilakukan. Tapi saya berharap ini tidak sampai voting, di hari-hari terakhir Ramadan ini Pemerintah dan komisi 2 dan parpol bisa memikirkan jalan tengah untuk kebaikan Indonesia dengan pemilu serentak ya,” ucapnya.

Sumber : Merdeka.Com/16 Juni 2017/Anisyah Al Faqir

17/06/2017