Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendesak adanya kejelasan aturan terkait produk halal. Hal ini penting sebelum dikeluarkannya regulasi implementasi terkait UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. “Salah satu problem dalam produk halal memang belum ada kejelasan regulasi yang mengaturnya,” kata Hidayat Nur Wahid, pecan lalu.Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid sebelumnya telah bertemu dengan delegasi Kadin Komite Timur Tengah dan OKI di ruang kerjanya di Gedung MPR/DPR/DPD, 19 Agustus 2018.
Informasi dari para delegasi pengusaha tersebut, Indonesia tertinggal dalam soal implementasi aturan produk halal seperti Thailand, Malaysia, Inggris, Belanda, dan Selandia Baru. Hal ini dinilai Kadin bakal membuat Indonesia rentan terhadap serbuan produk halal dari negara lain.
Para pelaku usaha mengatakan bahwa sebenarnya undang-undang tentang kehalalan ada, namun peraturan dibawahnya yang belum dikeluar, sehingga mempersulit mereka untuk melabelkan sertifikat halal pada produknya.
Hidayat mengemukakan, dalam mendorong agar aturan hukum tentang produk halal menjadi jelas dan ada maka pihaknya menyarankan agar Kadin Komite Timur Tengah dan OKI itu melakukan dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR. Dirinya siap membantu keinginan pengurus Kadin dalam rangka mendapat kepastian aturan produk halal. Dalam melakukan dengar pendapat dengan Komisi VIII, lanjutnya, maka para anggota DPR itu bisa mendorong percepatan aturan produk halal. Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani mengingatkan pelaku usaha bahwa perkembangan bisnis produk halal pada saat ini baik tingkat nasional maupun mancanegara dalam keadaan yang luar biasa.
“Perkembangan bisnis produk halal di tingkat regional dan dunia menunjukkan peningkatan yang luar biasa baik di sisi produsen maupun konsumen,” kata Rosan Roeslani. Menurut Rosan, peningkatan tersebut tidak hanya karena pertumbuhan populasi Muslim dunia, tetapi juga kecenderungan kuat masyarakat non-Muslim dunia yang memandang produk halal adalah produk yang aman dan secara kualitatif mendapatkan pengujian dan pengakuan akademis.
Peningkatan permintaan global produk halal, ujarnya, juga tidak terlepas dari diseminasi informasi kepada masyarakat pemakai produk halal. Perkembangan teknologi, perdagangan produk halal telah memasuki pola perdagangan e-commerce yang dalam satu dekade terakhir telah berkembang pesat.