Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendesak adanya kejelasan aturan terkait produk halal. Hal ini penting sebelum dikeluarkannya regulasi implementasi terkait UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. “Salah satu problem dalam produk halal memang belum ada kejelasan regulasi yang mengaturnya,” kata Hidayat Nur Wahid, pecan lalu.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid sebelumnya telah bertemu dengan delegasi Kadin Komite Timur Tengah dan OKI di ruang kerjanya di Gedung MPR/DPR/DPD, 19 Agustus 2018.

Informasi dari para delegasi pengusaha tersebut, Indonesia tertinggal dalam soal implementasi aturan produk halal seperti Thailand, Malaysia, Inggris, Belanda, dan Selandia Baru. Hal ini dinilai Kadin bakal membuat Indonesia rentan terhadap serbuan produk halal dari negara lain.

Para pelaku usaha mengatakan bahwa sebenarnya undang-undang tentang kehalalan ada, namun peraturan dibawahnya yang belum dikeluar, sehingga mempersulit mereka untuk melabelkan sertifikat halal pada produknya.

Hidayat mengemukakan, dalam mendorong agar aturan hukum tentang produk halal menjadi jelas dan ada maka pihaknya menyarankan agar Kadin Komite Timur Tengah dan OKI itu melakukan dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR. Dirinya siap membantu keinginan pengurus Kadin dalam rangka mendapat kepastian aturan produk halal. Dalam melakukan dengar pendapat dengan Komisi VIII, lanjutnya, maka para anggota DPR itu bisa mendorong percepatan aturan produk halal. Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani mengingatkan pelaku usaha bahwa perkembangan bisnis produk halal pada saat ini baik tingkat nasional maupun mancanegara dalam keadaan yang luar biasa.

“Perkembangan bisnis produk halal di tingkat regional dan dunia menunjukkan peningkatan yang luar biasa baik di sisi produsen maupun konsumen,” kata Rosan Roeslani. Menurut Rosan, peningkatan tersebut tidak hanya karena pertumbuhan populasi Muslim dunia, tetapi juga kecenderungan kuat masyarakat non-Muslim dunia yang memandang produk halal adalah produk yang aman dan secara kualitatif mendapatkan pengujian dan pengakuan akademis.

Peningkatan permintaan global produk halal, ujarnya, juga tidak terlepas dari diseminasi informasi kepada masyarakat pemakai produk halal. Perkembangan teknologi, perdagangan produk halal telah memasuki pola perdagangan e-commerce yang dalam satu dekade terakhir telah berkembang pesat.

Sumber : BeritaMetro/22 Agustus 2016/nas/dra

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukan sikap berbeda saat menyampaikan pandangan fraksi bersama Badan Legislasi pada Rabu (10/2) malam. Dalam rapat tersebut, PKS setuju revisi UU KPK dilanjutkan ke tahap Panitia Kerja.

Namun, Wakil Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menegaskan, pihaknya tidak mendukung revisi UU KPK kalau syarat-syarat yang diajukan tidak sesuai. Ia mengatakan, PKS sejak awal ingin revisi UU No. 30 Tahun 2002 itu menjadi usulan pemerintah.

Namun pada akhirnya, rancangan UU tersebut berubah menjadi usulan DPR. Apalagi, antara KPK, Menkumah, dan Presiden masing-masing menunjukan sikap yang berbeda.

”Kalau dari pemerintah semestinya satu suara, jangan KPK mengatakan diperlemah, Menkumham memperkuat, Presiden wait and see, dan akan menarik kalau ternyata memperlemah,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/2).

Hidayat mengakui, dari awal dirinya sudah curiga dari RUU yang semula inisiatif pemerintah, didorong menjadi inisiatif DPR. Ia khawatir ini hanya skenario untuk menjerumuskan DPR, ketika pembahasan sudah jauh, tapi masyarakat menolak, presiden mengundurkan diri dari pembahasan.

Dampaknya, popularitas DPR menurun sementara popularitas presiden semakin meroket. ”Kalau KPK menolak dan pemerintah seperti ini, maka PKS menolak karena yang kami syaratkan tidak terpenuhi,” kata Hidayat.

Hidayat juga menyayangkan seluruh media yang menyebutkan hanya ada satu partai yang menolak dan sembilan partai setuju. Sebab, PKS tidak merasa sepenuhnya setuju dengan tersebut, karena masih melihat apakah revisi ini menguatkan atau justru memperlemah.

”Kita tidak balik badan, karena sejak awal posisi kita tidak seperti itu. Kita jelas hanya setuju kalau itu memperkuat,” katanya.

Sumber : Republika

uu

Hidayat Nur Wahid Minta Aturan Produk Halal Diimplementasikan

Hidayat Nur Wahid: PKS Tidak Setuju Revisi UU Untuk Memperlemah KPK