Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) biasanya rutin menggelar operasi yustisi kependudukan di kelurahan – kelurahan setelah arus balik lebaran. Operasi tersebut bertujuan menjaring para pendatang baru dari daerah maupun warga yang KTP-nya sudah tidak berlaku lagi. Para pendatang yang terjaring karena tidak memiliki identitas akan langsung dipulangkan. Operasi dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah kontrakan dan kamar kos yang banyak dihuni para pendatang. Petugas memang mensinyalir mayoritas penghuni kontrakan dan kos – kosan merupakan warga luar Jakarta. Selama ini petugas selalu mengasumsikan, wilayah pinggiran sajalah yang menjadi tempat yang paling banyak disinggahi oleh para pendatang dari luar DKI. Warga yang terjaring operasi tidak jarang juga harus menghadiri sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di Kantor Kelurahan, mereka dikenakan denda sesuai dengan keputusan hakim.
Sementara, rumah mewah dan warga negara asing (WNA) hampir seperti tidak tersentuh operasi yustisi baik oleh Dukcapil maupun Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. “Tim pendataan warga asing harusnya sudah bekerja dari sejak lama. Tidak sedikit keluhan yang datang dari warga soal keberadaan orang – orang asing, banyak WNA yang sudah dianggap meresahkan,” ujar Al Mansur.
Beberapa hari yang lalu, warga Jaksel dikagetkan dengan penggrebegan sindikat kejahatn online yang dilakukan warga negara asing yang dilakukan di sebuah rumah di bilangan kawasan elite Pondok Indah Jaksel. “Kita seperti kecolongan saat media memberitakan polisi menangkap puluhan warga Tionghoa di perumahan elit Pondok Indah yang sedang melakukan tindakan kejahatan online, kelengkapan dokumen imigrasi merekapun disinyalir disalahgunakan,” Tegas Al Mansur. Menurutnya, tim dukcapil atau imigrasi harusnya bisa lebih proaktif atau jemput bola untuk pendataan warga asing ini, pendataan harusnya tidak hanya difokuskan di kontrakan dan kos – kosan yang dihuni warga lokal saja tetapi juga harus bisa menyasar kawasan – kawasan elite yang dihuni warga asing.
WNA terus membludak di Jakarta, setelah kebijakan bebas visa bagi 169 negara diberlakukan. Salah satu yang terbanyak berasal dari Negara China. Tidak dipungkiri, keberadan WNA ini banyak yang tidak sesuai dengan izin kunjungan. Wilayah yang paling banyak tersebar WNA itu adalah Jakarta Selatan, pada tahun 2015 saja di Jaksel tercatat ada 15.297 WNA, yang terdiri dari 9634 laki – laki dan 5663 perempuan. Sekitar 63 persen WNA di Jakarta menetap di Jakarta Selatan. “Sehingga kami merasa, kejadian di Pondok Indah itu hanyalah fenomena gubung es, dimana sebenarnya masih banyak lagi kasus serupa yang harusnya bisa diungkap oleh aparat,” ungkap Al Mansur Hidayatullah, ketua DPD PKS Jaksel.