Tag:

hidayat nur wahid

Serap Aspirasi, HNW Kunjungi Jamaah Mushola Al Ihsan Tebet

by admin 08/08/2017

Banyak cara dilakukan oleh para anggota legislatif dalam bekerja untuk menyerap aspirasi dan permasalahan rakyat. Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid juga punya cara untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang permasalahan – permasalahan yang dialami oleh warga.

Dr. Hidayat Nur Wahid (HNW), Wakil Ketua MPR mengunjungi jamaah Mushola Al Ihsan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, dalam rangka melakukan agenda serap aspirasi pada hari Selasa (1/8). Acara serap aspirasi ini dihadiri oleh warga RT 13/02, Ortu TPA, Ketua Yayasan Cahaya Ilahi, Ketua DPRa PKS Menteng Dalam, serta kader – kader PKS Tebet.

Awal bulan Agustus ini, HNW turun mengunjungi jamaah mushola – mushola di Jakarta Selatan, salah satunya mushola Al Ihsan. Di mushola yang dikunjungi, HNW menjalin hubungan baik, serta mengedepankan keakraban, silaturahmi, tanya jawab serta serap aspirasi dengan warga yang dikunjungi. Khususnya berdialog dan mencari masukan tentang program dan pembangunan yang sudah dan sedang berjalan.

Setidaknya, sudah puluhan Masjid dan Mushola yang telah beliau telah kunjungi, hal ini menunjukan kepedulian wakil rakyat HNW terhadap masyarakat, dan tempat-tempat ibadah di wilayah Jakarta Selatan khususunya.

Antusias masyarakat menyambut kedatangan wakil ketua MPR, Hidayat Nur Wahid sangat terlihat nyata. Hal ini dibuktikan oleh warga Tebet yang tidak bergeming sedikitpun dari tempat duduknya sampai jam 15.00, untuk mendengarkan, serta menyampaikan keluhan kepada wakilnya itu.

Acara berlangsung berlangsung serius tapi santai, suami dari dr. Diana ini sangat mengapresiasi dengan banyaknya masukan dari masyarakat secara langsung. Di mushola tersebut, obrolan santai dilakukan masyarakat dan DR. Hidayat Nur Wahid. Masukan dan pendapat dari masyarakat akan dijadikan bahan untuk diteruskan kepada pihak atau kementrian terkait. Dalam pertemuan dengan warga tersebut, HNW juga menyerahkan bantuan untuk sekolah TK Islam cahaya Ilahi Tebet.

08/08/2017

Nasional

Soal UU Pemilu, Hidayat Nur Wahid: Akan Banyak yang Ajukan Judicial Review

by admin 25/07/2017

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang diputus dini hari tadi diprediksi akan berbuntut panjang. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) menanti setelah RUU ini dicatat di lembaran negara oleh pemerintah.

Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan, aturan perundang-undangan ini belum selesai. Masih ada upaya hukum di MK yang harus diikuti DPR dan Pemerintah sebagai pihak pembuat undang-undang.

“Tentu pertama kita belum selesai tentang undang-undang Pemilu yang tadi malam disahkan, karena akan banyak yang mengajukan judicial review. Kami harap judicial review-nya menang,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Sebelumnya, pembahasan RUU Pemilu yang dimulai Kamis 20 Juli 2017 siang, sempat diwarnai aksi walk out empat fraksi yang menolak votingpresidential threshold, yakni Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. Paripurna yang berlangsung alot tersebut akhirnya memutuskan paket A sebagai ketentuan lima isu krusial.

Paket A ini yakni terdiri atas presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20-25%, parliamentary threshold 4%, sistem Pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10 dan metode konversi suara sainte lague murni.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra langsung merespons keputusan DPR soal ambang batas pencalonan presiden 20-25%. Ia berencana mengajukan permohonan uji materil ke MK begitu RUU ini dicatat di lembaran negara.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, sebenarnya tidak hanya empat fraksi di DPR yang tak sepakat dengan ketentuan presidential threshold. Ketentuan ini menurutnya telah mencederai hak konstitusional banyak orang, sehingga rencana upaya uji materil menjadi wajar dilakukan.

Fahri mengatakan, ketentuan presidential threshold akan terganjal pada proses hukum di MK kelak. Terlebih, selain pasal soal ambang batas, ada 600 pasal lain yang disepakati secara aklamasi dalam paripurna kemarin.

“Jadi substansi politik ini debatable, substansi konstitusional menurut saya ini akan sulit dijawab, sulit dibela di Mahkamah Konstitusi,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menyatakan siap menghadapi permohonan uji materil di MK oleh elemen masyarakat. Lukman menjelaskan, paling tidak ada dua pasal yang potensial digugat, yakni soal ambang batas pencalonan presiden dan terkait partai-partai politik lama yang tidak perlu diverifikasi faktual.

“Pansus dengan penuh kesadaran akan siap menghadapi gugatan oleh masyarakat terhadap dua pasal ini,” kata Lukman.

Sumber : OkeZone/21 Juli 2017/Reni Lestari

25/07/2017

Nasional

Hidayat Nur Wahid Kritisi Perppu Ormas

by admin 25/07/2017

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritisi Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurutnya, pemerintah tergesa-gesa dalam mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut.

“Karena ini kan judulnya tentang ormas (secara umum), jadi siapa pun bisa terkena perppu ini. Karena di situ dihilangkan proses untuk melakukan cek dan ricek melalui pengadilan,” kata Hidayat yang ditemui di Gedung Pusdai, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 18 Juli 2017.

Ini artinya, tidak sesuai prinsip negara Indonesia yang telah diatur dalam undang-undang. Hal tersebut akan merubah komitmen negara hukum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 30UUD 1945 menjadi negara kekuasaan.

Hidayat juga menerangkan bahwa Perppu tersebut berisi pasal karet, yang kemudian bisa menyasar bukan hanya ormas yang disebut-sebut belakangan ini. “Siapa pun yang tidak sesuai tafsir (pasal) bisa dipasalkan sesuai aturan ini dan hukumannya ngeri, termasuk penjara lima tahun minimal sampai 20 tahun, bahkan seumur hidup,” ucap Hidayat.

Pasal-pasal semacam ini, menurut dia, tak sesuai prinsip tatanan negara hukum, serta tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 D Ayat 1 maupun 28 E Ayat 3.

“Termasuk juga tidak sesuai, tentang MPR. Karena dalam perppu itu ditunjukkan juga yang akan merubah Pancasila dan UUD akan terkena perppu ini. Padahal merubah UUD adalah hak yang diberikan kepada anggota MPR, sesuai dengan Pasal 37 Ayat 1, 2, 3 dan 4,” kata Hidayat menekankan.

Kendati demikian, ia memahami bahwa penerbitan perppu merupakan hak preogratif Presiden. Namun perlu diperhatikan juga, apakah pembuatan aturan tersebut terbatas pada hal yang genting dan mendesak.

“Pertanyaannya adalah UUD Nomor 17 Tahun 2013 kan baru disahkan 4 tahun yang lalu. Dalam rentang waktu tersebut, apakah ada sesuatu yang genting dan memaksa sehingga membuat Perppu itu? Apakah ada ormas hang membuat Indonesia gonjang-ganjing?” ungkap politikus PKS itu.

Justru, sambung Hidayat, banyak orang yang melihat bahwa yang genting adalah naiknya utang Indonesia. “Utang kita luar biasa bahkan di atas Rp3.600 trilun. Itu adalah artinya satu setengah kali lipat dari APBN Indonesia, tapi kok tidak ada perppu tentang utang,” ujar dia.

Pemerintah menerbitkan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu dinilai perlu karena UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah tidak memadai sebagai sarana mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sumber : MetroTVNews/18 Juli 2017/Pelangi Karismakristi

25/07/2017

Nasional

Hidayat Nur Wahid: Jangan Dikotomikan Keindonesiaan dan Keislaman

by admin 25/07/2017

Wakil Ketua MPR Hidayat Nut Wahid mengungkapkan, saat ini masih ada upaya untuk mendikotomi Islam dan keindonesiaan. Upaya dikotomi itu seolah-olah menyebut umat Islam anti-Pancasila.

“Saya menolak adanya pendikotomian itu. Dikotomi itu mungkin karena fobia terhadap Islam dan umat Islam. Seolah-olah umat Islam anti-Pancasila, anti-NKRI,” kata Hidayat dalam keterangan tertulis dari MPR, Selasa (18/7/2017).

Hidayat mengatakan itu dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di hadapan kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di aula Pusdai Bandung, Jawa Barat, hari ini. Acara dihadiri Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, anggota DPR Mardani Ali Sera, dan Ketua Tim Penggerak PKK Jabar Netty Prasetiani Aher.

Sebaliknya, dengan adanya dikotomi itu, ada kalangan Islam merasa seolah-olah (umat) Islam terpisah dari keindonesiaan. Kemudian muncul istilah thogut, kafir, seolah-olah Indonesia terpisah dari Islam. Kemudian mereka berpikir tentang (ideologi) negara yang lain.

Hidayat menegaskan, keindonesiaan juga merupakan keislaman. Ini bisa dilihat dari bukti keterlibatan umat Islam dalam perjalanan sejarah Indonesia. “Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pemikiran, jihad, pemimpin Islam dan umat Islam,” katanya.

Hidayat menyebut peran tokoh Islam, seperti Bung Karno, KH Wahid Hasyim, KH Kahar Muzakar, Agus Salim, M Natsir, dan Ki Bagus Hadikusumo. Mereka menyepakati tentang keindonesiaan.

“Inilah yang perlu disampaikan kepada generasi muda. Karena generasi muda sering kali tidak paham,” jelasnya.

Dengan pemahaman ini, lanjut Hidayat, ke depan diharapkan tidak ada lagi pemikiran mendikotomikan keindonesiaan dan keislaman. Hidayat berharap tidak ada upaya mengadu domba antara umat Islam dan negara. Negara juga jangan mau diprovokasi untuk memusuhi umat Islam, dan sebaliknya umat Islam jangan memusuhi negara.

“Adu domba itu hanya menguntungkan mereka yang antinegara, yaitu kelompok ateis, liberalis, separatis, dan komunis. Sosialisasi ini menghadirkan bahwa antara keindonesiaan dan keislaman sesungguhnya menyatu,” ujar Hidayat.

Sosialisasi Empat Pilar MPR juga ditujukan kepada penyelenggara negara, TNI, dan Polri. “Jadi jangan hanya rakyatnya yang diminta melaksanakan Pancasila, pemerintahnya juga harus melaksanakan Pancasila,” ucapnya.

Acara Sosialisasi Empat Pilar MPR ini dikemas dalam bentuk halalbihalal. Hidayat mengatakan hal ini merupakan metode baru.

“Ini merupakan metode sosialisasi yang baru, yaitu sosialisasi sekaligus halalbihalal. Artinya, sosialisasi empat pilar MPR ternyata bisa dilakukan bersamaan dengan tradisi di masyarakat,” kata Hidayat di hadapan sekitar 400 peserta.

Menurut Hidayat, Sosialisasi Empat Pilar MPR telah dilakukan dengan berbagai metode seperti dialog, ToT, outbond, melalui seni budaya, dan lomba cerdas cermat. “Melalui halalbihalal ini, Sosialisasi Empat Pilar MPR bisa selaras dan tidak terpisah dengan tradisi masyarakat,” katanya.

Sumber : Detik.Com/18 Juli 2017/Niken Widya Yunita

25/07/2017

Kegiatan

Ketua DPD PKS Jaksel dan Keluarga Hadiri Open House Hidayat Nur Wahid

by admin 02/07/2017

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menggelar “open house” pada hari kedua dan ketiga Idul Fitri 1438 H di kediaman dinasnya di Jalan Kemang Selatan Raya No. 152 B, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (27/6).

Ketua DPD PKS Jakarta Selatan, Al Mansur Hidyatullah hadir beserta keluarganya. Hadir pula sejumlah ketua DPC dan DPRa se Jakarta Selatan, kader, simpatisan PKS, dan juga para tokoh masyarakat beserta keluarganya sudah berdatangan ke rumah dinas HNW sejak pukul 10.00 WIB. Hidayat sebagai tuan rumah juga nampak menyambut kader-kader PKS satu-persatu. Mayoritas kader PKS yang datang adalah kader dan simpatisan PKS dari dapilnya, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.

Dalam acara “open house” untuk silaturahim itu, Dr. Hidayat Nur Wahid menekankan tentang tradisi silaturahim yang harus terus dijaga. “Kita bisa menghadirkan beragama yang sosiologis yang lebih akrab dan sejuk,” ucapnya.

Hidayat juga meminta agar pengalaman baik selama Ramadhan untuk beragama secara harmonis, akrab, yang menjaga ukhuwah islamiyah, yang menjaga silaturahim mampu menjadi bekal hidup selama sebelas bulan berikutnya. “Islam menghadirkan harmoni, silaturahim, empati, dan cinta,” sambungnya.

Hidayat Nur Wahid rutin setiap tahun mengadakan “open house” untuk pengurus, kader dan warga masyarakat Jakarta Selatan. Kegiatan ini bagus dan akan mampu mempererat hubungan kader dengan kader, kader dengan pimpinannya, serta kader dengan masyarakat. “Open house rutin tahunan di rumah dinas HNW ini, hasilnya mampu mempererat ukhuwah sesama kader, kader dengan para pimpinannya, serta kader dengan masyarakat, ini sangat dianjurkan oleh agama kita. Kita diwajidkan untuk bersatu seperti satu tubuh, dan dilarang berpecah belah,” pungkas Al Mansur Hidayatullah, Ketua DPD PKS Jaksel.

02/07/2017

Nasional

Hidayat Nur Wahid : Pemerintah Harusnya Bisa Menyiapkan Infrastruktur Jalur Mudik Sejak Dini

by admin 17/06/2017

Peristiwa memilukan mudik lebaran tahun 2016 lalu di pintu keluar tol Brebes Timur (Brexit) dianggap sebagai bencana mengingat menelan korban jiwa. Oleh karena jelang lebaran tahun 2017 ini, diharapkan kejadian seperti itu tidak terjadi lagi.

Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mudik Lebaran menjadi tradisi tahunan masyarakat Indonesia, sehingga seharusnya infrastruktur yang ada disiapkan sejak awal. Mengingat mudik lebaran merupakan rutinitas dan menjadi hajat bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilakukan tiap tahun. Jangan sampai kejadian seperti Brexit tahun kemarin terulang “Jadi, jangan sampai menyiapkan infrastruktur hanya menjelang mudik. Jadi ada tidaknya mudik harus siap ” kata Hidayat.

Kalau itu terjadi maka persiapan yang dilakukan tidak maksimal. “Pasti akan menghadirkan pekerjaan yang tambal sulam yang nantinya rusak lagi selepas Lebaran,” papar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Hal tersebut penting dilakukan, sebab mudik bukan hanya saat Lebaran, Natal, tapi liburan tahun baru, weekend, long weekend, juga akan terjadi mudik massal. “Jadi seharusnya urusan transportasi, kelancaran, dan keselamatan harus disiapkan sepanjang waktu,” papar Hidayat.

Meski saat ini ada persiapan menjelang mudik namun itu dianggap hanya finishing touch. Dia pun memberi apresiasi kerja keras pemerintah dalam mempersiapkan mudik. “Ini harus menghadirkan keselamatan warga saat berlebaran,” ujarnya.

Diharapkan, mudik dalam Lebaran 2017 ini lebih baik daripada tahun lalu. “Jangan sampai peristiwa Brexitterulang,” harapnya

Hal senada juga diutarakan oleh pengamat transportasi dari Jakarta Transportation Watch Andy Sinaga mengatakan, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan pemerintah (Kementerian Perhubungan), operator tol, dan kepolisian. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan. Karena jangan sampai insiden kemacetan parah di Tol seperti Brebes Timur (Brexit) yang terjadi pada tahun 2016 kemarin hingga menelan korban jiwa terulang. Maka dari itu perlu ada kewaspadaan di tahun ini.

Pertama yang perlu diperhatikan adalah otomatisasi pintu keluar dan mengatur jadwal kendaraan berdasarkan plat nomor. “Seperti ganjil genap dan kalau memungkinkan alternatif membuka akses keluar,” kata Andy

Selain itu, kata Andy, pelarangan angkutan umum, truk, bus, dan mikro bus atau ELF menggunakan Tol Brexit. Andy menambahkan, marka jalan seperti lintasan kejut dan pembatasan maksimal kecepatan perlu dilakukan. “Rest area juga perlu ditambah,dan bila perlu sistem contra flow bisa dilakukan,” tuturnya.

Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan kejadian Brekit tiada akan terulang, mengingat pemerintah telah mengantisipasi dengan menyiapkan beberapa langkah alternatif. “Ya, kita belajar dari pengalaman tahun lalu, Brexit,” tegasnya.

Menurutnya kejadian Brexit memang menjadi pelajaran berharga. Dan setelah peristiwa Brexit tahun kaku, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim Panitia Mudik Lebaran 2017. Untuk mengevaluasi permasalahan arus mudik di wilayah Jawa Tengah. Dan Semenjak satu tahun belakangan, ucap Ganjar, tim itu sudah melakukan simulasi penanganan arus mudik. “Kita mencoba mensimulasikan, kira-kira sudah empat kali,” ucapnya.

Lebih jauh Ganjar menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiapkan jalur alternatif atau jalur-jalur kecil untuk menolong pemudik saat kondisi darurat. Dan menurutnya secara umum, di titik Jateng, kepolisian menyiapkan 11 titik pintu keluar tol yang nantinya bisa dimanfaatkan pemudik mulai dari Brebes-Gringsing. “11 pintu keluar itu ada di titik Pejagan, Brebes Barat- Brebes Timur, Ujung Rusi, Warureja-Pemalang, Warureja-Slawi, Pasekaran-Batang, Bojong-Pekalongan, Kademan-Batang,” ujarnya.

Sedangkan menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap pemudik tidak berbondong-bondong berangkat menuju kampung halamannya pada 23-24 Juni 2017. Hal itu agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di jalur mudik yang mengakibatkan kemacetan panjang. “Jangan berbondong-bondong di hari Sabtu Minggunya, supaya tidak terjadi penumpukan di hari yang sama,” katanya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, memastikan tak akan terulang tragedi di tol Brexit yang merenggut korban jiwa, pada mudik lebaran 2017. “Brexit ini memang tahun lalu ada kejadian signifikan, sudah dilakukan persiapan yang relatif banyak dengan rekayasa, planning-nya, PU dan sebagainya,” ucapnya.

Titik Kemacetan

Meski demikian, Kementerian Perhubungan (Kemhub) mewaspadai sediktnya 6 titik krusial dan rawan terjadi kamecatan pada masa angkutan Lebaran 2017. Daerah tersebut ditetapkan menjadi daerah yang menjadi perhatian Kemenhub selama masa angkutan Lebaran tahun 2017 ini. “Ada enam titik rawan yang harus kita awasi yaitu Bandara Soekarno Hatta, Merak, Stasiun Senen, Brebes Exit (Brexit), Pelabuhan Batam dan Pelabuhan di Balikpapan,” jelasnya.

Sementara itu, titik kemacetan di jalan tol diprediksikan terjadi pada 9 ruas diantaranya Tangerang-Merak, Jakarta-Tangerang, Jakarta-Cikampek, Cikampek-Palimanan, Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Cileunyi dan Jagorawi. “Dari sekian banyak titik yang menjadi perhatian adalah Brexit karena tahun lalu kepadatan terjadi di arus tol tersebut,” jelasnya. “Kita siapkan 2 konsep lalu lintas di Brexit untuk mencegah kejadian seperti tahun lalu yaitu pertama kita fungsikan jalan tersebut sesuai proporsinya karena pada dasarnya ada ruas jalan lain yang bisa dilewati selain jalan tol yakni jalur utara dan jalur selatan. Kedua dengan membatasi jumlah kendaraan yang masuk dan keluar,” jelas Menhub.

Dia menyontohkan, jika antrian di Brexit melampaui 2 km maka gerbang sebelumnya akan ditutup, begitu seterusnya sampai di Jakarta. Kasus horor brexit yang terjadi tahun lalu jangan sampai terjadi apalagi sampai menelan korban jiwa. “Konsep ini sudah kita ujicoba 2 kali pada Idul Adha dan Tahun Baru kemarin,” tuturnya.

Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Arie Setiadi Moerwanto menjelaskan tahun ini pemudik bisa menggunakan jalan tol hingga Pemalang. Tol diyakini bisa resmi beroperasi , di luar itu, pemudik juga bisa melalui ruas tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang secara fungsional. “Kami diingatkan jangan sampai Brexit terulang. Artinya semua jalan keluarnya dimaksimalkan, tidak hanya satu titik saja,” ujar Arie .

Secara fungsional untuk arus mudik, pemudik bisa melalui jalan tol hingga Weleri, Kabupaten Kendal. Weleri sendiri merupakan bagian dari ruas tol Batang-Semarang untuk seksi dua, Batang Timur-Weleri. “Fungsional sampai Semarang. Makanya nanti kami siapkan keluar di Weleri, kami siapkan exit (pintu keluar tol) lebih banyak,” kata dia.

Dia melanjutkan, pintu keluar tol akan dibuka langsung menuju akses jalan nasional. Akses melalui Prupuk menuju Purwokerto akan dibuka secara fungsional agar kepadatan kendaraan terpecah, tidak hanya di jalur Pantura. “Kemungkinan ke Prupuk-Purwokerto harus kami fungsionalkan agar semua tidak menumpuk hanya di Pantura, tetapi juga terbagi,” ungkap Arie.

Akses dari Pejagan ke Purwokerto melalui Prupuk akan dibangun empat overpass atau jalan layang. Dua jalan layang diyakini bisa dilalui secara fungsional untuk arus mudik, yakni Jalan Layang Dermoleng di Kabupaten Brebes dan Klonengan di Kabupaten Tegal.

Sumber : Neraca/17 Juni 2017/Rindy Rosadya

17/06/2017

Nasional

PKS Siap Berapa pun Presentase Presidential Threshold di RUU Pemilu

by admin 17/06/2017

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak mempermasalahkan isu presidential threshold yang belakangan ini menjadi pembicaraan alot di RUU Pemilu.

“Secara prinsip PKS siap. Mau presidential threshold 20 persen siap, 0 persen siap, 4 persen siap. Kami siap saja,” kata Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2017).

Menurutnya, jumlah tersebut bukan menjadi fokus utama yang dipermasalahkan PKS. Baik usulan pemerintah, maupun fraksi-fraksi lainnya, PKS tetap mendukung.

Justru sebaliknya, dengan waktu pemilu serentak yang semakin dekat ini, pemerintah bersama legislatif sudah seharusnya merampungkan RUU Pemilu dengan mengeyampingkan ego masing-masing.

Ia pun berharap, pembahasan yang sebelumnya ditargetkan rampung April 2017 kemarin ini tak kembali molor.

“Kalau ternyata tidak bisa dihadirkan kesepahaman dan voting, akan jadi hal biasa saja dan itu bakal jadi solusi yang akan menghadirkan undang-undang yang juga tetap baik. Mudah-mudahan tidak molor lagi,” tandasnya.

Sumber : Kriminalitas.Com/16 Juni 2017/Dinda Chairina and Diki Trianto

17/06/2017

Nasional

PKS: Jangan Sampai Pemerintah Dituduh Hambat Revisi UU Pemilu

by admin 17/06/2017

Anggota Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyesalkan adanya wacana penarikan diri Pemerintah dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Jika langkah itu dilakukan akan membuat wajah Pemerintah terlihat tak konsisten.

“Saya menyesalkan adanya wacana untuk menarik diri itu, itu pasti akan kontra produktif dan justru akan menampilkan posisi Pemerintah yang tidak bagus di masyarakat,” kata Hidayat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).

Menurutnya, selama ini masyarakat memandang DPR sebagai pihak yang menghambat. Namun dalam hal ini, Pemerintah sebagai pihak yang mengajukan revisi UU ini justru malah menghambat proses tersebut. Apalagi waktu Pileg dan Pilpres 2019 semakin dekat.

Adanya keputusan MK tentang Pilkada serentak membuat pelaksanaan Pileg dan Pilpres dilakukan dalam satu waktu bersamaan. Sehingga aturan terhadap pelaksanaan pemilu raya tersebut harus segera mungkin dirampungkan.

“Aturan Pileg dan Pilpres 2014 pasti berbeda dengan tahun 2019 nanti. Kalau Pemerintah menarik diri akan muncul kekosongan hukum, mau pakai apa pemilu 2019 yang serentak itu dengan waktu yang sangat mepet?” ucapnya.

Apalagi KPU mendesak revisi UU Pemilu segera disahkan. Sebagai pihak penyelenggara pemilu, KPU sangat membutuhkan aturan dan payung hukum baru untuk melakukan berbagai persiapan.

“Jadi jangan sampai Pemerintah dituduh menjadi penghambat pembahasan revisi UU Pemilu. Yang dinilai komitmen untuk menyukseskan itu menurut saya Pemerintah itu melanjutkan DPR,” lanjut dia.

Menurut Hidayat pemerintah tidak perlu khawatir revisi UU ini tak selesai. Sebab, lobi tingkat petinggi partai sudah dilakukan untuk mengurai deadlock pembahasan 5 isu krusial revisi UU Pemilu. Bila pada batas waktu tertentu tak juga kunjung mencapai kesepakatan, maka jalur voting dianggap sebagai jalan keluar penyelesaiannya.

“Saya kira itu wajar dan bukan kali pertama dilakukan. Tapi saya berharap ini tidak sampai voting, di hari-hari terakhir Ramadan ini Pemerintah dan komisi 2 dan parpol bisa memikirkan jalan tengah untuk kebaikan Indonesia dengan pemilu serentak ya,” ucapnya.

Sumber : Merdeka.Com/16 Juni 2017/Anisyah Al Faqir

17/06/2017

Nasional

Pemerintah Kontra Produktif Jika Ngotot Presidential Treshold 20%

by admin 17/06/2017

Wacana pemerintah menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu lantaran tidak ingin Presidential Treshold (PT) di bawah 20% dinilai kontra produktif.

“Saya menyesalkan adanya wacana untuk menarik diri, itu pasti akan kontra produktif dan justru akan menampilkan posisi pemerintah yang tidak bagus di masyarakat yang menginginkan RUU tentang pemilu itu segera diselesaikan,” tegas Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6).

PT adalah syarat minimal parpol atau gabungan parpol untuk bisa mengusulkan capres-cawapres. Ketentuan sebelumnya, parpol atau gabungan parpol harus mempunyai kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR, atau 25% dari suara sah nasional.

Menurut HNW, sikap pemerintah ini akan berimbas pada jalannya Pileg dan Pilpres yang sudah di depan mata.

“Kalau pemerintah menarik diri akan muncul kekosongan hukum, mau pakai apa pemilu 2019, yang serentak itu dengan waktu yang sangat mepet? Selama ini DPR yang selalu dituduh menghambat, ketika pemerintah sikapnya seperti ini itu justru mewujudkan bahwa bukan DPR yang menghambat,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ada beberapa pertimbangan yang disampaikan pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kenapa tetap bertahan pada PT di 20%. Pertama, jumlah PT sama dengan pengaturan dalam UU lama, UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang prinsipnya sama dengan aturan atau uji materi yang pernah diajukan ke MK tidak membatalkan pasal tentang presidential treshold.

Kedua, PT mendorong peningkatan kualitas capres dan cawapres.

Ketiga, PT memastikan bahwa presiden atau wapres yang terpilih telah memiliki dukungan minuman parpol atau gabungan di parlemen, sehingga presidential treshold memperkuat sistem pemerintahan presidensil.

“Pemerintah memahami karena ini menyangkut strategi partai, menyangkut keberadaan parpol, menyangkut nasib parpol, menyangkut penambahan kursi dan sebagainya di pileg dan pilpres,” ujar Tjahjo, Rabu, (14/6).

Sumber : GatraNews/16 Juni 2017/Wem Fernandez

17/06/2017

Nasional

HNW Minta Polisi dan Novel Tak Main-main Soal Kasus Penyiraman Air Keras

by admin 17/06/2017

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nurwahid, meminta Kepolisian dan Novel Baswedan tak main-main dan segera selesaikan kasus dugan penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Apalagi ada sinyalemen belakangan bahwa penyiraman air keras ke Novel melibatkan jenderal polisi.

Bagi Hidayat, Novel Baswedan sendiri jangan main-main. Bila memang ada informasi bahwa jenderal polisi terlibat, sebaiknya disampaikan langsung ke penyidik Kepolisian.

Kata Hidayat, saat ini adalah masa Ramadan. Sehingga bila Novel hendak memberi informasi soal penyiram dirinya, harus berdasarkan bukti. Jangan sampai justru membuat pernyataan yang bisa melebarkan masalah, dan belum tentu ada buktinya.

Untuk diketahui, pengakuan Novel soal penyiram dirinya terkait seorang jenderal, disampaikan ke sebuah media massa asing.

“Jadi yang disampaikan Novel diteruskan oleh polisi. Kalau ada jenderal polisi yang terlibat, sebut namanya itu dan buktikan. Supaya semuanya clear, tidak menggantung dan jadi polemik,” kata Hidayat, Jumat (16/6).

Hidayat juga menyesalkan pengakuan Novel justru disampaikan ke media asing. Seharusnya, sebagai orang di bidang hukum, Novel tahu bahwa segala hal yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan, fokus saja ke ranah penegakan hukum.

“Kenapa waktu itu enggak disebut (Novel saat di Polisi)? Kan bisa digelarperkarakan, betul tidak nama (jenderal) itu terlibat atau tidak terlibat?” katanya.

Dilanjutkannya, sebaiknya Novel dan Kepolisian bisa bekerja sama. Sehingga nama jenderal dimaksud bisa diselidiki dan dibuktikan bersama.

Pada kesempatan itu, dia juga meminta Kepolisian RI agar tidak main-main dan segera menangkap pelaku penyiraman air keras kepada Novel.

“Kita semua menyesalkan kenapa kasus ini tak selesai . Kalau polisi bisa tangkap teroris di kampung-kampung sana, masa yang di Jakarta di tengah banyak orang melihat. Kan ini kejadiannya bukan di jalan tapi di lingkungan masjid, banyak orang yang melihat. Tapi kok belum selesai?” kata Hidayat Nurwahid.

Lagipula, selesai tidaknya kasus Novel akan mempengaruhi kepercayaan publik dan komitmen polisi dalam memberantas korupsi.

“Karen ini akan muncul tafsir ini tekait dengan kasus yang ditangani Novel,” imbuhnya.‎

Sumber : BeritaSatu/16 Juni 2017/Markus Junianto Sihaloho

17/06/2017

Nasional

HNW: Rakyat Bisa Cegah Korupsi

by admin 12/06/2017

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan rakyat dapat mencegah praktik korupsi secara aktif dengan cara memilih pemimpin yang amanah dan berintegritas tinggi.

“Dalam konstitusi Indonesia mengamanahkan kedaulatan Indonesia berada di tangan rakyat. Karena itu, rakyat Indonesia dapat menjadi bagian dari pemutus lingkaran praktik korupsi,” kata Hidayat Nur Wahid pada forum Konvensi Antikorupsi II dan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan tema “Integritas dan Produktivitas Kaum Muda untuk Keadilan Sosial\” di Auditorium Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jakarta, Sabtu (10/6).

Diskusi tersebut, juga menghadirkan pembicara lainnya yakni Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mustafa Kamal, serta Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurut Hidayat Nur Wahid, dalam konteks sosialisasi Empat Pilar MPR RI, UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanahkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, sehingga rakyat yang berdaulat sepatutnya dapat menjadi bagian dari arus utama anti-korupsi, jika rakyat menyadari kedaulatannya.

“Rakyat yang berdaulat, sepatutnya dapat melakukan koreksi dengan memilih pemimpin amanah dan berintegritas tinggi, baik di tingkat pusat dan daerah, yakni pemimpin yang komit untuk membangun bangsa dan negara bukan memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri,” katanya.

Menurut HNW, memilih pemimpin yang amanah dan berintegritas tinggi melalui pilkada yang transparan, jujur, dan berkualitas. Ia mencontohkan, pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Gunung Kidul DI Yogyakarta serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Di Gunung Kidul terpilih tokoh Muhammadiyah yang miskin menjadi kepala daerah, kemudian di DKI Jakarta terpilih pemimpin yang sederhana. “Padahal, pada dua pilkada tersebut diwarnai praktik politik uang,” katanya.

Menurut dia, rakyat sepatutnya dapat menjadi bagian dari pemutus lingkaran praktik korupsi. Kalau praktik korupsi itu terkait dengan kekuasaan, kata dia, maka ternyata kekuasaan itu dapat dikoreksi. Pada kesempatan tersebut, Hidayat juga memuji program Pemuda Muhammadiyah yakni Madrasah Anti Korupsi.

Jika masyarakat teredukasi untuk tidak korupsi dan berpihak pada mereka yang anti-korupsi, kata dia, maka rakyat tidak mungkin memilih pemimpin yang korup. “Fatsun politik mengatakan Anda siapa maka itulah yang menjadi pemimpin Anda. Kalau Anda antikorupsi, kalau mayoritas rakyat Indonesia antikorupsi, maka Anda dan rakyat Indonesia akan memilih pemimpin yang anti korupsi,” katanya.

Sumber : Republika/11 Juni 2017/Ani Nursalikah

12/06/2017

Kegiatan

Hidayat Nur Wahid Gelar Buka Puasa Bersama Struktur PKS Jaksel dan Jakpus

by admin 10/06/2017

Pada hari keempatbelas Ramadhan 1438 H atau Jumat, 9 Juni 2017 berlokasi di kediaman Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, jalan Kemang Selatan No.152 B Mampang Jakarta Selatan, mengadakan acara buka puasa bersama dan silaturahmi yang dihadiri oleh pengurus PKS Se-Jakarta Selatan dan juga Jakarta Pusat.

Sejumlah undangan sudah mulai ramai mendatangi kediaman Wakil Ketua MPR RI ini sejak sore pukul 17:00. Sejumlah pengurus PKS sudah mulai ramai mendatangi kediaman Wakil Ketua MPR RI ini. Terlihat ketua DPD PKS Jaksel, Ustadz Al Mansur Hidayatullah, Sekum PKS Jaksel Bang Mohammad Yamin, dan beberapa pengurus DPD PKS Jaksel yang lain. Hadir juga jajaran Ketua DPC hingga sekum DPC PKS se-Jakarta Selatan. Hingga menjelang waktu berbuka, acara diisi dengan ramah tamah dan sambutan dari beberapa pihak.

Tiba waktu berbuka puasa, para hidangan pun kemudian dipersilahkan menikmati suguhan hidangan takjil yang tersedia. Setelah itu para undanganpun sholat maghrib berjamaah yang diimami langsung oleh DR. Hidayat Nur Wahid.

Acara berlanjut dengan ramah tamah dan berbincang – bincang HNW dengan para pengurus PKS sambil menikmati menu buka puasa. Setelah sholat isya berjamaah yang dilanjutkan dengan sholat taraweh, para undangan selanjutnya berpamitan kembali menuju rumahnya masing – masing.

10/06/2017

Nasional

Pemilihan Rektor Via Presiden Buat Demokrasi Jadi Tak Dewasa

by admin 05/06/2017

Berbagai respons penolakan muncul di tengah isu pelibatan presiden dalam pemilihan rektor perguruan tinggi. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid menilai upaya masuknya Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT) dan dilibatkannya presiden dalam pemilihan rektor membuat demokrasi Indonesia menjadi semakin tidak dewasa.

“Seharusnya penyelesaiannya bukan dengan pendekatan represi, tetapi melalui pendekatan dialog, pendekatan intelektual,” ujar Hidayat usai mengisi Tabligh Akbar di Masjid Al-Jamiah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Sabtu (3/6) lalu.

Menurut Hidayat dengan memunculkan isu tersebut, Hidayat khawatir akan memunculkan persepsi publik yang negatif. “Saya khawatir publik akan mengatakan ininggak ada urusannya dengan masalah radikalisme dan pemberantasan terorisme, tapi ini lebih kepada pendekatan politik menuju 2019 supaya kemudian menjadi organ untuk memenangkan pak presiden,” kata dia.

Hidayat berharap Presiden Joko Widodo menolak jika tugas beliau harus ditambahkan dengan ikut campur dalam pemilihan rektor. “Tugas beliau sekarang udah amat banyak untuk menyelesaikan begitu banyak masalah, ini belum selesai. Ditambah lagi ngurusi pemilihan rektor,” kata pria yang juga mantan Dosen UIN 1993 – 2003 itu.

Sumber : Republika/ 5 Juni 2017/Febrianto A. Saputro

05/06/2017

Nasional

Hidayat Nur Wahid Sebut Persekusi Muncul Akibat Penegak Hukum Tak Adil

by admin 05/06/2017

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menilai munculnya tindakan persekusi atau perburuan manusia untuk dihakimi secara semena-mena akibat adanya ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum yang dianggap tidak adil.

“Persekusi tidak berdiri sendiri. Ada ketidakpercayaaan publik terhadap penegakan hukum sehingga melakukan main hakim sendiri,” ucap Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2017).

Hidayat mengungkapkan, munculnya persekusi ini akibat polisi dianggap tebang pilih dalam menangani kasus, terutama kasus ujaran kebencian (hate speech), fitnah, ataupun tindakan pencemaran nama baik terhadap ulama-ulama yang tak pernah diusut.

Hidayat merasa kepolisian selama ini selalu cepat dalam mengusut kasus-kasus yang menyeret ulama-ulama, seperti Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Ia pun meminta kepolisian dan aparat penegak hukum lainnnya adil dalam menegakkan hukum.

“Saya menolak persekusi. Saya menolak main hakim sendiri. Tapi, ibarat asap ada apinya diselesaikan,” pungkasnya.

Sumber : OkeZone/5 Juni 2017/Bayu Septianto

05/06/2017

Nasional

HNW: Jangan Hanya Keasyikan dengan Isu Radikalisme

by admin 05/06/2017

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan bahwa segala hal yang melanggar Pancasila maupun Undang-undang Dasar (UUD) NKRI 1945 memang harus dikoreksi. Namun menurutnya permasalahan di negeri ini tidak hanya isu radikalisme.

Hal itu disampaikan Hidayat usai acara Tabligh Akbar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Sabtu (3/6) lalu. “Yang ada di kampus tidak hanya radikalisme, bisa saja terjadi liberalisme, atheisme, komunisme, bahkan separatisme. Tapi kalau kemudian hanya keasyikan dengan isu radikalisme, sementara isu atheisme, dan liberalisme dibiarkan, ya akan semakin menyeruak itu perilaku-perilaku yang menghadirkan indonesia yang tidak pancasilais,” kata pria yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hidayat mempertanyakan di mana letak NKRI dan Persatuan Indonesia jika hanya mendengar radikalisme tetapi separatisme dibiarkan. “lebih bijak kalau presiden fokus menyelesaikan beragam permasalahan dan termasuk janji-janji politik beliau waktu jadi capres dulu,” ujarnya.

Menanggapi isu pemberantasan terorisme yang masuk kampus, Hidayat menganggap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak perlu masuk kampus. “Karena ini dunia intelektual, maka penyelesaiannya juga harus dengan cara-cara intelektual jangan dengan cara-cara represi,” katanya.

Hidayat menilai permasalahan di Indonesia tidak hanya menyangkut soal radikalisme, masih banyak beberapa permasalahan yang juga harus dengan segera diselesaikan. “Permasalahan di Indonesia tidak hanya radikalisme, tapi ada atheisme, penegakan masalah hukum dan liberalisme yang sangat akut, termasuk separatisme yang juga harus menjadi perhatian serius bagi para penegak hukum kita,” kata Hidayat Nur Wahid.

Sumber : Republika/5 Juni 2017/Febrianto Adi Saputro

05/06/2017

Newer Posts

Older Posts