“LGBT itu sesuai dengan pancasila atau justru menyimpangi pancasila? ukurannya adalah sila pertama pancasila, ketuhanan yang maha esa, dengan sangat mudah kita tanya pada tokoh-tokoh agama, apakah agama anda membolehkan LGBT? tapi kan tidak (tidak boleh LGBT),” ujar Hidayat Nur Wahid, Selasa (8/8/2017).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini beranggapan, LGBT bertentangan dengan sila pertama Pancasila, dan itu harus digebuk, seperti yang pernah diucapkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
“Ini kan sudah bentuk anti pancasila. karena pancasila, kalau sila pertama hilang, sila-sila berikutnya menjadi tidak utuh pancasila,” jelas dia.
Selain LGBT, pihak-pihak yang ingin membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia juga dinilainya harus menjadi perhatian pemerintah.
“Ada orang bagi-bagi sembako trus pakai palu arit nggak ditangkap, giliran bendera La Ilaha Ilallah ditangkap. Jadi arti anti pancasila itu apa,” tandasnya.

Wakil ketua MPR RI Hidayat Nurwahid menyebut pendidikan yang baik, merupakan tetap mengikuti perkembangan zaman dan tidak meninggalkan Islam. Bahkan perkembangan zaman menurutnya, tidak sampai mengubah seseorang menjadi ateis dan sekuler.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid membuka seminar internasional bertema ‘Peran Perguruan Tinggi dalam Penguatan Pemikiran Islam Moderat’ di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Jakarta. Hidayat mengungkapkan bahwa Indonesia tidak hanya besar dalam jumlah penduduk beragama Islam, tapi juga dalam jumlah pendidikan Islam.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritisi Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurutnya, pemerintah tergesa-gesa dalam mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nut Wahid mengungkapkan, saat ini masih ada upaya untuk mendikotomi Islam dan keindonesiaan. Upaya dikotomi itu seolah-olah menyebut umat Islam anti-Pancasila.
Pencabutan subsidi listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) yang saat ini dipakai oleh 18 juta pelanggan dinilai tergesa-gesa dan memberatkan rakyat.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak mempermasalahkan isu presidential threshold yang belakangan ini menjadi pembicaraan alot di RUU Pemilu.